Wonosari,(pidjar.com)–Menjadi kabupaten miskin di provinsi Jawa Tengah, Wonogiri memiliki terobosan baru dalam menjamin program wajib belajar bagi warganya. Pemerintah setempat tengah mewacanakan penerapan program biaya pembelian seragam yang akan digratiskan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga SMP. Biaya pengadaan seragam ini setiap tahunnya cukup besar dan dinilai sangat membebani wali murid. Program ini patutlah dicontoh Kabupaten Gunungkidul mengingat kondisi perekonomian masyarakat kabupaten Wonogiri dengan Gunungkidul tidak begitu jauh berbeda.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Heri Nugroho mengatakan jika program pembebasan biaya seragam seperti yang diterapkan kabupaten Wonogiri mulai tahun ajaran 2019/2020 ini memang patut dicontoh dan diterapkan di kabupaten Gunungkidul. Mengingat di Gunungkidul sendiri, juga tak sedikit orang tua yang dalam pemenuhan pendidikan anaknya seringkali mengalami kesulitan biaya.
“Beberapa waktu lalu sebenarnya sudah pernah ada usulan untuk pembebasan biaya seragam untuk siswa SD dan SMP di Gunungkidul. Pemikiran kami sudah cukup jauh agar pendidikan sendiri berjalan dengan baik,” terang Heri Nugroho, Selasa (02/07/2019).
Lebih lanjut ia sampaikan, pemerintah harus berpikir ke depan. Akan ada beberapa dampak jika pemerintah melakukan pembebasan biaya pembelian seragam bagi siswa sekolah. Tidak menutup kemungkinan hal ini juga mendorong minat orang tua ataupun siswa untuk lebih panjang mengenyam pendidikan seperti program pemerintah.
“Kalau diterapkan di Gunungkidul tentu sangat bisa. Tapi perlu berbagai persiapan salah satunya adalah anggaran,” tambah dia.
Ada banyak peluang anggaran yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk pemenuhan hak-hak pelajar seperti ini. Sedikit gambaran jika program ini diterapkan di Gunungkidul, pembebasan biaya pembelian seragam ini perlu digaris bawahi yakni terdapat subsidi dari pemerintah yang mengatur mengenai bantuan uang seragam.
“Dulu awal-awal pernah ada usulan to, ini patut ditindak lanjuti kembali dengan adanya sejumlah kajian dan metode penerapannya,” ujarnya.
Menurut politikus asal partai Golkar ini, pemerintah dan anggota dewan harus bersikap bijak dalam menentukan keputusan dan program yang pro dan meringankan beban masyarakat. Khusus untuk pendidikan, pemerintah harus memikirkan pula bagaimana cara agar anak sekolah dan orang tua tidak terbebani dengan biaya sekolah yang membengkak. Sehingga kemudian yang diharapkan, pendidikan bisa diakses secara merata oleh seluruh kalangan masyarakat dan berimbas pada peningkatan sumber daya manusia.
“Jangan sampai putus sekolah di tengah jalan karena biaya. Ini yang perlu dibahas bersama,” ujar dia.
Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Heri Kriswanto menilai, program yang digagas oleh pemerintah Wonogiri ini memang cukup bagus. Jika nantinya Gunungkidul akan mengadopsi progam semacam ini, ia memberi catatan bahwa harus benar-benar tepat sasaran. Pasalnya ada banyak kemungkinan juga program semacam ini bisa disalahgunakan jika ketentuannya tidak pasti.
“Program bagus tentu tidak masalah kalau diadopsi. Ini kan juga demi kemajuan masyarakat kita,” papar Heri Kriswanto.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Bahron Rosyid mengatakan untuk tahun 2019 ini, belum ada gagasan terkait program pembebasan biaya seragam bagi siswa SD dan SMP. Pasalnya untuk siswa yang masuk dalam kategori miskin sudah mendapatkan gelontoran dari program Kartu Indonesia Pintar, PKH, maupun bantuan dari swasta atau pemerintah lainnya.
“Ya mungkin akan jadi bahan evaluasi kami terkait program ini. Perlu pembahasan dan kajian yang tidaklah singkat sepertinya,” ucap Bahron.
