Tiada Hujan 60 Hari Berturut-turut, 10 Kecamatan Ini Ditetapkan Status Awas Bencana Kekeringan

Wonosari,(pidjar.com)–Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan terkait dengan musim kemarau yang terjadi. Pemetaan daerah yang mengalami kekeringan tidak hanya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja, melainkan dari BMKG pun juga melakukan pemetaan. Di Gunungkidul sendiri, beberapa kecamatan dipetakan masuk dalam kategori Awas. Pemerintah pun diminta sigap dalam menangani kondisi ini.

Prakirawan BMKG DIY, Indah Retno Wulandari mengatakan, berdasarkan pantauan hingga awal Juli 2019 ini, curah hujan yang terjadi sangatlah rendah. Hal ini kemudian mengakibatkan kemarau dan kekeringan yang terjadi di beberapa daerah. Belakangan ini, terjadi hari tanpa hujan (HTH) berturut-turut sehingga berdampak pada kekeringan. Kondisi ini dapat terjadi dalam hitungan hari, minggu atau bahkan berbulan-bulan.

“Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh jajaran kami, untuk sejumlah wilayah Gunungkidul dan Bantul telah terjadi hari tanpa hujan (HTH) lebih dari 60 hari lamanya,” kata Indah Retno Wulandari, Kamis (04/07/2019).

Dengan adanya kondisi ini, maka beberapa wilayah dinyatakan berstatus Siaga hingga Awas. Penetapan status ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Data dari BMKG di kabupaten Gunungkidul yang masuk dalam status Awas yakni Kecamatan Tanjungsari, Paliyan, Girisubo, Rongkop, Karangmojo, Ponjong, Wonosari, Saptosari, Semanu serta di Tepus. Kemudian sebagian Kabupaten Bantul dan satu kecamatan di Kulon Progo.

“Kondisi ini perlu penanganan khusus dibandingkan dengan daerah lainnya,” imbuh dia.

Monitoring terhadap perkembangan musim kemarau menunjukkan seluruh DIY sudah memasuki musim kemarau dan secara periodik menguat tiap bulannya. Diperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus 2019. Kekeringan yang terjadi yakni kekeringan meteorologis, di mana dalam kondisi ini curah hujan berkurang dari kondisi biasanya.

Masyarakat dihimbau agar waspada dan berhati-hati terhadap kekeringan yang bisa berdampak pada sektor pertanian dengan sistem tadah hujan. Pengurangan ketersediaan air tanah terkait kelangkaan air bersih serta peningkatan potensi kemudahan terjadinya kebakaran.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan, untuk pantauan yang dilakukan oleh jajarannya, Gunungkidul masih masuk dalam kategori siaga kekeringan. Namun demikian, status ini bisa berubah sewaktu-waktu jika sekiranya kondisi di lapangan terus memburuk. Saat ini saja, dampak kekeringan sudah meluas di beberapa daerah hingga ke 15 kecamatan.

“Kalau dampaknya meluas tentu status yang saat ini bisa berubah,” kata Edy Basuki.

Areal pertanian milik warga pun juga tak luput dari dampak kemarau yang terjadi tahun 2019 ini. Lebih dari 1.800 lahan pertanian milik warga dinyatakan gagal panen lantaran kurangnya pasokan air maupun sumber air yang dimanfaatkan. Pihaknya saat ini hanya bisa melakukan droping air untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak air.

“Sekarang ini masih fokus droping air, belum ada terobosan khusus. Ini kita terbantu dengan adanya beberapa pihak yang memberikan bantuan droping air,” ujar dia.

Sementara itu Ketua DPRD Gunungkidul, Demas Kursiswanto mengatakan, kekeringan menjadi sebuah permasalahan atau kondisi yang setiap tahunnya terus terjadi di Gunungkidul. Dengan kondisi yang saat ini terjadi, daerah terdampak cukup banyak dan puso atau gagal panen jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan sejumlah lembaga guna merumuskan langkah antisipasi.

“Data terkait kekeringan sudah kami pegang. Ini selain koordinasi dengan pemkab dan provinsi juga koordinasi dengan pusat terkait penanganan kondisi ini. Terlebih di bidang pertanian, kami upayakan lebih diperhatikan kembali,” bebernya.