131 Sekolah Direvitalisasi dengan Sistem Swakelola, DPRD Soroti Risiko Pelaksanaannya

Wonosari, (pidjar.com)- Sebanyak 131 sekolah di Kabupaten Gunungkidul mendapat bantuan program revitalisasi dari pemerintah pusat pada 2026. Setiap sekolah menerima alokasi anggaran yang bervariasi, mulai sekitar Rp300 juta hingga Rp500 juta.

Besarnya anggaran tersebut membuat DPRD Gunungkidul meminta sekolah dan komite yang menjadi pelaksana program secara swakelola agar menggunakan dana sesuai rencana dan aturan yang berlaku.

Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Heri Purwanto mengatakan program revitalisasi tersebut harus dilaksanakan secara cermat dan akuntabel. Menurutnya, besarnya anggaran yang diterima setiap sekolah perlu diimbangi dengan pengelolaan yang tertib.

“Tahun ini ada 131 sekolah di Gunungkidul yang mendapatkan bantuan program revitalisasi dari Pemerintah Pusat,” kata Heri, Jumat (25/9/2026).

Heri menegaskan mekanisme swakelola bukan berarti pelaksanaan program bisa dilakukan tanpa memperhatikan aturan. Sekolah bersama komite tetap harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.

“Ada regulasi yang harus dipatuhi. Jangan sampai program swakelola perbaikan sekolah malah jadi masalah kelak di kemudian hari. Jangan sampai itu terjadi di Gunungkidul,” ujarnya.

Dia menyebut alokasi anggaran untuk masing-masing sekolah cukup besar. Nilainya berkisar Rp300 juta hingga Rp500 juta, tergantung program revitalisasi yang diterima.

“Ini besar sehingga harus dipergunakan sesuai dengan rencana yang telah disusun,” katanya.

Menurut Heri, penggunaan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan revitalisasi sekolah. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan juga harus memperhatikan kualitas dan keamanan bangunan.

Selain penggunaan anggaran, Komisi D DPRD Gunungkidul juga menyoroti kualitas hasil revitalisasi. Heri meminta aspek keamanan konstruksi menjadi perhatian utama karena bangunan sekolah digunakan setiap hari oleh siswa dan guru.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah material rangka atap. Heri menyarankan agar sekolah mempertimbangkan penggunaan kayu jati dibandingkan baja ringan.

“Kalau bisa bagian atap jangan pakai baja ringan. Tapi, pakai kayu jati akan lebih aman dan tahan lama,” ujarnya.

Heri menilai penggunaan kayu jati juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Gunungkidul apabila material tersebut diperoleh dari warga sekitar.

Kalau pakai kayu jati bisa membeli dari warga sekitar sehingga ikut pemberdayaan. Hal berbeda dengan baja ringan karena yang diuntungkan adalah pabrikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPRKP Gunungkidul Ashari Nurkalis memberikan penjelasan dari sisi teknis. Menurutnya, penggunaan kayu maupun baja ringan sama-sama dapat menghasilkan konstruksi yang kuat dan aman selama pemasangannya mengikuti perhitungan struktur.

“Sudah ada software untuk menghitung struktur baja ringan dan vendor sudah memilikinya. Kalau dipasang sesuai standar, maka akan aman dan tahan lama,” kata Ashari.

Dia menegaskan pemasangan baja ringan tidak boleh dilakukan sembarangan. Perhitungan teknis dan kajian struktur tetap diperlukan agar konstruksi mampu menahan beban sesuai peruntukannya.

Dengan adanya program revitalisasi di 131 sekolah tersebut, DPRD berharap bantuan pemerintah pusat benar-benar menghasilkan perbaikan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Pengelolaan anggaran pun diminta tetap transparan dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.