Tunggakan BPJS Hingga 22 Miliar, RSUD Wonosari Pangkas Anggaran Diklat dan Rapat

Wonosari,(pidjar.com)–RSUD Wonosari terpaksa meniadakan makanan ringan saat rapat internal, strategi ini dilakukan oleh jajaran RSUD Wonosari untuk menekan jumlah biaya pengeluaran. Sehingga pendapatan yang dimiliki dapat digunakan untuk biaya dan kebutuhan lain, mengingat hingga sekarang ini klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum terbayarkan. Sampai bulan Oktober 2019, tunggakan sendiri menyentuh angka Rp 22 miliar.

Direktur RSUD Wonosari, Heru Sulistyawati mengataakan saat ini tunggakan klaim BPJS Kesehatan hingga bulan Oktober menyentuh angka Rp 22 milliar. Pihaknya menyebut, jumlah tersebut merupakan akumulasi selama 5 bulan terakhir. Klaim BPJS macet di rumah sakit, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, dari RSUD mengambil langkah agar pelayanan terhadap pasien tetap berjalan lancer.

“Bulan April sudah dibayar yang belum dari Mei hingga September, 5 bulan belum terbayar dan sudah jatuh tempo,” kata Heru Sulistyawati, Minggu (10/11/2019).

Untuk mensiasati hal itu, pihaknya mengambil beberapa langkah serta strategi. Mulai dari mengurangi kegiatan diklat hingga meniadakan makanan ringan untuk suguhan saat pihak RSUD Wonosari mengadakan rapat.

“Sudah sejak Oktober kami kalau mengadakan rapat tidak menggunakan makanan ringan, kalau mengundang dari luar RSUD baru kita belanja untuk makanan ringan,” tambah dia.

Ia mengungkapkan pihaknya telah membuat hitung-hitungan dan memprioritaskan pelayanan pasien untuk mengatasi belum terbayarnya BPJS sebesar Rp 22 milliar.

“Untuk makan minum pasien tidak mungkin dihentikan, lalu belanja obat saja kita lihat lagi apakah jika kita hutang akan di lock (tidak dikirim) maka kita bayar tetapi jika tidak ya kita hutang dulu,” urainya.

Heru mengatakan ada beberapa layanan yang masih bisa dihutang misalnya hemodialisis dan penyediaan oksigen. Pihaknya telah melakukan kerjasama sehingga rekanan paham tanggungan akan dibayarkan setelah BPJS dibayar.

“Untuk cuci darah (hemodialisis) itu satu bulan bisa Rp 300 juta tagihannya masih bisa kita tunda menunggu BPJS mentransfer klaimnya,” tambah Heru.

Selain itu, ia mengaku jika ada bantuan dari APBD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 5,7 Milliar untuk biaya operasional pasien dan kebutuhan RSUD lainnya. Anggaran tersebut merupakan dana talangan dari pemkab Gunungkidul untuk mensiasati kondisi yang sekarang ini tejadi. Selain itu, jajarannya juga melakukan efisiensi seperti diklat-diklat kami kurangi, jasa perawat, dokter,bidan kita baru bayar separuhnya.

“Untuk jasa perawat, dokter dan bidan ada yang baru kita bayar separuh dari jasa yang seharusnya,” pungkas dia.