Pemerintahan

Mulai Dicairkan, Insentif Senilai Rp 4,8 Miliar untuk Tenaga Kesehatan

Diterbitkan

4 tahun yang lalu

pada

12 Agustus, 2020

Oleh

Ulfah Nurul Azizah

Wonosari,(pidjar.com)–Kabupaten Gunungkidul mendapatkan intensif dari Kementrian Keuangan untuk penanganan covid-19. Insentif senilai Rp 4,8 miliar itu untuk bantuan operasional kesehatan (BOK). Rencananya, insentif ini akan dicairkan pada dua tahap. Saat ini pemerintah telah menrima 60 persen dari jumlah total yang akan diterima.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Dewi Irawaty mengatakan, insentif sendiri sudah turun pada beberapa waktu lalu, namununtuk jumlahnya baru 60%. Anggaran ini nantinya diperuntukkan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) yang selama ini menangani covid-19 di Gunungkidul.

“Baru 60% yang cair sekitar 2,8 Miliar,” jelas Dewi ketika dikonfirmasi, Selasa (11/08/2020).

Pihaknya saat ini tengah menghitung ulang kaitannya dengan anggaran dan kebutuhan dari masing-masing fasilitas kesehatan (faskes). Mengingat jumlah nakes di masing-masing faskes berbeda.

“Jadi masing-masing faskes saat ini mengusulkan lagi berapa besar dana yang dibutuhkan dari insentif tersebut, yang kami siapkan anggaran keseluruhannya,” jelas Dewi.

Namun demikian, Dewi belum bisa menyebut jumlah pasti nakes yang akan mendapatkan insentif. Hal ini lantaran belum semua fasilitas kesehatan di Gunungkidul mengajukan.

Berita Lainnya Jakarta Kembali Terapkan Lockdown, Pemkab Gunungkidul Waspadai Membanjirnya Pemudik

“Kami perlu menghitung ulang anggarannya, misalnya RSUD Wonosari, mereka sendiri nanti yang menentukan untuk jumlah yang diusulkan begitupula faskes yang lainnya,” imbuh dia.

Ia pun berharap dana insentif dari pusat ini segera didistribusikan kepada masing-masing faskes begitu koordinasi rampung. Sebab saat ini pihaknya masih terus berkutat dengan penanganan pasien hingga penelusuran kontak covid-19.

“Kami harap seluruhnya segera cair, ini untuk sarana juga insentif nakes,” imbuh dia.

Sementra itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Saptoyo mengatakan, belum ada kepastian sisa anggaran BOK yang berjumlah 40% ini turun. Tidak ada alasan pasti mengenai jumlah anggaran yang turun baru 60%.

“Kami tupoksinya di penganggaran saja, untuk pencairan nanti kewenangan dinas,” pungkas dia.