Tinggal 19%, Pemerintah Targetkan Pembebasan Lahan JJLS Dirampungkan Tahun Ini

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Infrastruktur saat ini terus menjadi fokus utama program pembangunan pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sejumlah proyek prestisius tengah dibangun oleh pemerintah. Diantara infrastruktur yang saat ini sedang dalam proses pembangunan adalah proyek pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS). Proyek JJLS ini telah dilakukan sejak beberapa terakhir belakangan ini.

Dari pemerintah sendiri menargetkan pembebasan lahan rampung di tahun 2019 ini. Untuk di Kabupaten Gunungkidul pembebasan lahan yang telah dilakukan adalah sepanjang 66,6 kilometer atau 81 persen dari panjang lahan yang akan dibangun.

Kepala Seksi Pemeliharaan, Bidang Cipta Karya, DPUPRKP Gunungkidil, Wadiyana mengatakan jika pada proyek JJLS sendiri Gunungkidul mendapat jatah 82,256 kilometer jalan yang akan dibangun. Dari jumlah tersebut sudah ada 66,6 kilometer lahan yang dibebaskan oleh pemerintah. Sehingga masih ada sisa sekitar 15,6 kilometer lahan yang harus dibebaskan oleh pemerintah.

“Sekitar 19 persen lahan jalan yang ini tengah dalam proses pembebasan atau ganti rugi,” terang Wadiyana, Selasa (26/03/2019).

Lebih lanjut ia memaparkan, proyek pembangunan JJLS ini membentang dari Jawa Barat hingga ke Jawa Timur. Untuk DIY sendiri akan mendapatkan jatah pembangunan dengan total panjang jalan yakni 121,828 kilometer. Sementara untuk Kabupaten Gunungkidul mendapat jatah pembangunan jalan sepanjang 82,256 kilometer, kemudian Kabupaten Kulonprogo 23,29 km, dan Kabupaten Bantul 16,28 km.
Menurut Wadiyana, dalam prosesnya, pembangunan proyek prestisius ini memang mengalami pasang surut. Seperti misalnya dampak dari problem yang dihadapi beberapa waktu lalu yakni tertundanya realisasi pembangunan lantaran di tahun sebelumnya juga sempat molor dikarenakan terbentur anggaran.

Jika pembebasan lahan di Gunungkidul sudah hampir selesai, untuk pembangunan fisik sendiri menurut Wadiyana baru mencapai 32,9 kilometer. Beberapa kendala dihadapi oleh pemerintah maupun pihak rekanan yang melakukan pembangunan. Sementara untuk pembangunan lanjutan terdapat perubahan desain dari konsep pembangunan semula. JJLS nantinya akan tembus di sebelah utara TPR Pantai Baron.

Disinggung mengenai wilayah yang lahannya belum dibebaskan dan dalam proses pembebasan yakni di wilayah kecamatan Tepus sampai di beberapa titik Girisubo. Untuk kewenangan pembayaran sendiri berada di tangan pemerintah DIY.

“Sosialisasi sudah tinggal dilakukan pembayaran saja sebenarnya. Tapi itu bukan ranah kami,” tambah dia.

Di wilayah Girisubo sendiri terdapat 3 desa yang terdampak pembangunan JJLS diantaranya desa Tileng, Jepitu, dan Desa Balong. Belum secara keseluruhan di kawasan ini lahan yang nantinya akan dibangun jalan dibayar oleh pemerintah.

“Beberapa waktu lalu masih ada yang belum terbayarkan, tapi itu kan kewenangan pemerintah kami manut saja,” ucap Kepala Desa Jepitu, Sarwono.

Sementara itu, salah seorang warga, Agus berharap jika ganti rugi lahan yang terdampak JJLS segera dilakukan pemerintah sehingga masyarakat dapat segera melakukan langkah lanjutan. Misalnya saja untuk pertimbangan modal usaha atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka agar lebih meningkat kembali. Dengan adanya JJLS tentu peluang besar diperoleh masyarakat untuk lebih maju kembali.