8 Bulan Berlalu, Pemerintah Masih Verifikasi Relokasi Korban Longsor Candirejo

Semin,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– 19 November 2022 lalu, tanah longsor terjadi di Padukuhan Blembem, Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin. Bencana alam ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia karena tertimbun longsoran dan 5 rumah rusak. Meski telah 8 bulan berlalu, namun keluarga terdampak bencana hingga kini belum mendapatkan rumah baru dari pemerintah dan masih tinggal di bangunan bekas sekolah di daerah tersebut.

Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Nur Giyanto mengatakan, berkaitan dengan relokasi beberapa KK terdampak bencana longsor di Padukuhan Blembem, pemerintah Kabupaten Gunungkidul hingga saat ini masih terus berproses. Adapun saat ini masih pada tahap verifikasi dan validasi di lapangan.

Dimungkinkan untuk pembangunan baru bisa dilakukan pada bulan September 2023 mendatang karena masih ada beberapa hal yang harus dilalui. Ia pun memastikan, untuk relokasi korban bencana akan dilakukan pada tahun 2023 ini.

“Insya Allah iya (tahun ini). Karena sebenarnya anggaran yang digunakan untuk relokasi sudah ada, kami hanya tinggal menunggu verval yang dilakukan di lapangan,” papar Nur Giyanto, Jumat (21/07/2023).

Ia mengatakan, berkaitan dengan tanah untuk relokasi para korban bencana alam tersebut telah ada. Lokasinya berjarak kurang lebih 1 km dari lokasi rumah mereka yang tertimbun material longsor. Adapun lahan yang tersedia ini dibeli dari dana donatur yang masuk pada saat itu.

“Kalau untuk pembangunan rumahnya dari APBD Gunungkidul anggarannya Rp 50 juta per rumah. Tapi kalau untuk pembelian tanahnya dari dana donatur yang masuk,” imbuh dia.

Selain pembangunan rumah untuk korban bencana, pemerintah juga menggagas pembangunan shelter di dua wilayah yang berbeda, yakni di Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin dan Kalurahan Tegalrejo, Kapanewon Gedangsari. Dua lokasi ini dipilih karena rawan bencana dan perlu mitigasi lebih baik dari pemerintah maupun masyarakat.

“Shelter yang digagas ini untuk mitigasi, ketika ada kejadian langsung bisa digunakan untuk mengungsi. Dua daerah tersebut (Tegalrejo dan Candirejo) masuk pada zona rawan longsor, karena karakteristik wilayah lereng,” terangnya.

“Shelter yang terealisasi tahun ini adalah di Tegalrejo dengan pagu anggaran Rp 171 juta. Sedangkan shelter di Candirejo belum bisa realisasi karena anggarannya belum ada,” tutup Nur Giyanto.