Pendidikan
Keterbukaan Informasi Jadi Kunci Pembangunan, Pemerintah dan Masyarakat Sipil Perlu Perkuat Kolaborasi
Jogja,(pidjar.com)– Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pembangunan berjalan optimal dan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, akses terhadap informasi yang aktual, akurat, dan mudah dijangkau masih menjadi tantangan dalam proses pengambilan kebijakan di Indonesia.
Persoalan tersebut mengemuka dalam forum Open Government Indonesia (OGI) Goes to Campus 2026 yang digelar di Gedung Seminar Timur, FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (20/11/2026). Forum yang mempertemukan pemerintah, DPR, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat keterbukaan informasi dalam proses pembangunan.
Direktur Hubungan Luar Negeri Kementerian PPN/Bappenas, Maharani Putri S.W., yang juga Pengurus Harian Sekretariat OGI, menjelaskan Indonesia merupakan salah satu dari sembilan negara pelopor pembentukan Open Government Partnership (OGP) pada 2011. Inisiatif tersebut lahir dari kesadaran perlunya mempersempit jarak antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Saat itu, Pak Presiden SBY bersama dengan Pak Presiden Barack Obama menginisiasi bahwa jarak antara pemerintah dan masyarakat sipil itu masih sangat jauh. Oleh karena itu, spirit keterbukaan pemerintah ini dibangun, bagaimana kita bersama-sama mempersempit jarak antara masyarakat sipil dan pemerintah,” ungkapnya.
Political Counsellor British Embassy Jakarta, Sam Perkins, menambahkan komitmen terhadap pemerintahan terbuka terus diperkuat melalui kerja sama Indonesia dan Inggris. Salah satunya melalui New Strategic Partnership yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Keir Starmer pada 2026.
“Melalui New Strategic Partnership yang diluncurkan Bapak Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Keir Starmer tahun ini, kedua negara secara tegas mendukung organisasi masyarakat sipil yang menjadi bagian penting dari demokrasi modern dan terbuka,” ujarnya.
Dalam implementasinya, keterbukaan informasi pemerintah antara lain diwujudkan melalui platform opentender.net. Platform tersebut memungkinkan masyarakat ikut memantau proyek pengadaan pemerintah, termasuk mengidentifikasi proyek yang berpotensi memiliki kerawanan korupsi.
“Di platform opentender.net, teman-teman bisa ikut mengawasi proyek-proyek mana yang rawan atau rentan korupsi dan mana yang sudah berjalan dengan baik,” kata Maharani.
Upaya memperluas keterbukaan juga dilakukan lembaga legislatif. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, memaparkan inovasi DPR melalui peluncuran Sistem Partisipasi Informasi Legislasi (SIMASLEG) pada 2026. Sistem ini dirancang untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum suatu rancangan legislasi dibahas di komisi maupun badan legislatif.
“Tahun 2026 ini, kita meluncurkan namanya SIMASLEG, itu adalah Sistem Partisipasi Informasi Legislasi. Di SIMASLEG itu kita mencoba mendapatkan aspirasi-aspirasi masyarakat tentang apa yang menjadi masukan sebelum legislasi itu dibahas,” jelasnya.
Meski berbagai inisiatif telah dikembangkan, keterbukaan informasi dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Perwakilan ELSAM, Desiana Samosir, menyoroti masih adanya kesenjangan antara informasi resmi yang disediakan pemerintah dan informasi yang dibutuhkan masyarakat sipil untuk mengawal kebijakan.
Ia mencontohkan proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU), ketika masyarakat justru kerap memperoleh dokumen dari sumber tidak resmi. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat sipil menyusun analisis secara akurat karena dokumen baru dapat muncul sewaktu-waktu
“Dalam konteks RUU misalnya, ada banyak sekali sumber informasi yang tersedia, tapi bukan dari sumber informasi yang resmi. Sehingga, ketika kita sedang menyusun analisa, tiba-tiba ada dokumen baru. Dan itu menyebabkan ketidakakuratan terhadap apa yang akan kita berikan kepada pemerintah,” ungkap Desiana.
Tantangan tersebut juga tercermin dalam perkembangan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini, menyebut skor IKIP Indonesia berada di angka 66,43. Bahkan, jika dibandingkan dengan periode 2021 hingga 2025, seluruh dimensi keterbukaan informasi publik mengalami penurunan.
“Kenapa menurun? Karena ada temuan-temuan warga itu mengalami kesulitan untuk mengakses informasi terkini,” ujarnya.
Untuk mengidentifikasi persoalan tersebut, PolGov UGM bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) mengembangkan kerangka analisis Environmental Democracy Observation (EDO). Kerangka ini digunakan untuk mengukur keterbukaan informasi publik, khususnya dalam sektor lingkungan.
Program EDO telah berjalan sejak 2024 dan digunakan untuk memantau tujuh negara di Asia Tenggara pada 2025. Peneliti EDO-COP, Dr. Indah Surya Wardhani, menjelaskan pendekatan EDO melihat pengambilan keputusan sebagai proses dua arah yang melibatkan sisi penyediaan informasi (supply) dan kebutuhan atau permintaan informasi (demand).
“EDO berangkat dari dua framework dari pengambilan keputusan yang mana harus dua pihak. Jadi ada supply dan demand,” jelasnya.
Dari sisi pemerintah, keterbukaan diukur melalui kemampuan menyediakan regulasi, menjalankan mekanisme formal, serta menghadirkan kanal informasi yang terhubung dengan inisiatif masyarakat. Sementara dari sisi masyarakat, penilaian mencakup kapasitas warga dalam memahami informasi, melakukan advokasi, serta terlibat dalam dialog publik dan penyusunan regulasi.
Forum OGI Goes to Campus 2026 kemudian menghasilkan tujuh poin rencana aksi lanjutan. Rekomendasi tersebut meliputi penguatan keterlacakan masukan publik agar masyarakat mengetahui apakah aspirasinya diakomodasi beserta alasannya, penerapan kerangka supply dan demand EDO dalam mekanisme ko-kreasi Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI kedelapan, serta perbaikan alur SIMASLEG oleh DPR melalui percepatan publikasi sidang dan perluasan akses siaran langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Bappenas didorong mengintegrasikan temuan EDO ke dalam diagnosis Indeks Demokrasi dan pelaksanaan RAN OGI kedelapan. Tim EDO-COP juga akan mempertajam instrumen pengukuran, sementara organisasi masyarakat sipil diharapkan menguji keterpakaian informasi bersama masyarakat terdampak.
Rekomendasi terakhir menekankan pentingnya model kelembagaan yang mampu mewadahi kolaborasi pemerintah, parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut tidak harus dibentuk melalui lembaga formal baru, tetapi dapat memanfaatkan berbagai inisiatif yang telah berjalan.
Dalam pembagian peran, Bappenas diharapkan menjadi penghubung hasil kolaborasi ke dalam agenda keterbukaan pemerintah dan perencanaan pembangunan. DPR berperan memperkuat penyerapan serta tindak lanjut aspirasi publik, sedangkan akademisi dan masyarakat sipil berkontribusi melalui kajian, penjaringan aspirasi, dan penyampaian pengalaman masyarakat.
Melalui forum ini, keterbukaan informasi diharapkan tidak berhenti pada penyediaan dokumen atau platform digital semata, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, melainkan turut memiliki ruang untuk mengawasi, memberikan masukan, dan menentukan 7anarah pembangunan.
-
Uncategorized4 minggu yang laluDiduga Bermuatan Solar Ilegal, Truk Tangki Berkapasitas Ribuan Liter Diamankan Polisi
-
Uncategorized4 minggu yang laluKnalpot Brong Jadi Incaran Khusus Operasi Patuh Progo 2026
-
Uncategorized3 minggu yang laluManajer KDKMP Sudah Ditempatkan di Gunungkidul, Beberapa Kalurahan Belum Punya Gerai
-
Uncategorized4 minggu yang laluDua Oknum Kejaksaan di Gunungkidul Diduga Terlibat Skandal Asusila
-
Uncategorized4 minggu yang laluSerangan Binatang Liar Ancam Ternak di Wilayah Selatan Gunungkidul, Warga Diminta Waspada
-
Uncategorized3 minggu yang laluDana Desa Gunungkidul Turun Drastis, Kalurahan Tetap Diminta Maksimalkan Penyerapan
-
Uncategorized3 minggu yang laluSembilan Kambing Warga Rongkop Mati, Diduga Diserang Anjing Liar
-
Uncategorized3 minggu yang laluJalur Wisata Gunungkidul Bakal Lebih Terang, Ratusan PJU Segera Dipasang
-
Sosial4 minggu yang laluAnggota DPR RI Gandung Pardiman Tutup Usia
-
Uncategorized4 minggu yang laluStudent Open Panahan 2026, Perpani Gunungkidul Bidik Lahirnya Atlet Berprestasi
-
Uncategorized4 minggu yang laluPatroli Kenakalan Pelajar, Satpol PP Temukan 8 Pelajar Nongkrong di Warung Saat Jam Sekolah
-
Uncategorized3 minggu yang laluAntisipasi Bencana Musim Hujan, Pemkab Mulai Petakan Wilayah Rawan Bencana dan Siapkan Mitigasi
