Akhirnya Dibebankan APBD Gunungkidul, Beban Gaji P3K Capai 29 Miliar Per Tahun

Wonosari, (pidjar.com)–Pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direkrut pada tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akhirnya ditanggung oleh anggaran daerah. Sebelumnya, beban gaji ribuan P3K ini berpeluang ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam perkembangannya, beban gaji akhirnya kemudian ditanggung oleh keuangan daerah. Anggaran puluhan miliar sendiri disiapkan oleh Pemkab Gunungkidul guna membayarkan gaji P3K ini.

Kasubid Penyusunan Anggaran, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Sunu Wasana, menyampaikan, sebelumnya beban gaji ribuan P3K sempat berpeluang akan mendapatkan tambahan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) tersendiri dari pemerintah pusat. Namun kemudian terdapat kebijakan dari pemerintah pusat melalui surat nomor S204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja dalam alokasi DAU tahun 2022 Dirjen Perimbangan Keuangan yang menyampaikan jika beban gaji dimasukkan dalam DAU daerah.

“Kalau beban gaji P3K di lingkungan Pemkab Gunungkidul per tahunnya mencapai Rp. 29,2 miliar,” ucap Sunu, Rabu (12/01/2022).

“Kabar awal kan akan mendapatkan tambahan DAU tersendiri, tapi ternyata setelah DAU terbit ternyata di dalamnya juga termasuk pembiayaan gaji P3K. Ya mau gimana lagi, akhirnya tetap kita ploting lagi,” imbuhnya.

Menurutnya, dengan adanya pembiayaan P3K melalui APBD sendiri memang cukup memberatkan keuangan daerah. Ia menyampaikan jika sebagai gambaran Pendapatan Asli Daerah (Gunungkidul) hanya sekitar Rp. 251,2 miliar atau hanya sekitar 11,9% dari jumlah APBD. PAD ini disebutnya hanya cukup untuk kebutuhan belanja rutin pemerintah. Ia mengungkapkan jika angka ketergantungan anggaran di Gunungkidul masih tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat.

“Sudah jadi kewajiban ya, ya mau tidak mau kita alokasikan anggarannya,” terangnya.

Sebagai konsekuensinya, Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul ke depannya akan melakukan efisiensi belanja sesuai skala prioritas yang telah ditentukan.

“Kalau sekarang mau bikin surat edaran tentang efisiensi sudah tidak bisa, ini sudah wajib semua. Wajib mengikat yang sesuai regulasi dan wajib mengikat yang rutin,” pungkasnya.