Pemerintahan
Akhirnya Dibebankan APBD Gunungkidul, Beban Gaji P3K Capai 29 Miliar Per Tahun


Wonosari, (pidjar.com)–Pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direkrut pada tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akhirnya ditanggung oleh anggaran daerah. Sebelumnya, beban gaji ribuan P3K ini berpeluang ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam perkembangannya, beban gaji akhirnya kemudian ditanggung oleh keuangan daerah. Anggaran puluhan miliar sendiri disiapkan oleh Pemkab Gunungkidul guna membayarkan gaji P3K ini.
Kasubid Penyusunan Anggaran, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Sunu Wasana, menyampaikan, sebelumnya beban gaji ribuan P3K sempat berpeluang akan mendapatkan tambahan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) tersendiri dari pemerintah pusat. Namun kemudian terdapat kebijakan dari pemerintah pusat melalui surat nomor S204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja dalam alokasi DAU tahun 2022 Dirjen Perimbangan Keuangan yang menyampaikan jika beban gaji dimasukkan dalam DAU daerah.
“Kalau beban gaji P3K di lingkungan Pemkab Gunungkidul per tahunnya mencapai Rp. 29,2 miliar,” ucap Sunu, Rabu (12/01/2022).
“Kabar awal kan akan mendapatkan tambahan DAU tersendiri, tapi ternyata setelah DAU terbit ternyata di dalamnya juga termasuk pembiayaan gaji P3K. Ya mau gimana lagi, akhirnya tetap kita ploting lagi,” imbuhnya.
Menurutnya, dengan adanya pembiayaan P3K melalui APBD sendiri memang cukup memberatkan keuangan daerah. Ia menyampaikan jika sebagai gambaran Pendapatan Asli Daerah (Gunungkidul) hanya sekitar Rp. 251,2 miliar atau hanya sekitar 11,9% dari jumlah APBD. PAD ini disebutnya hanya cukup untuk kebutuhan belanja rutin pemerintah. Ia mengungkapkan jika angka ketergantungan anggaran di Gunungkidul masih tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat.


“Sudah jadi kewajiban ya, ya mau tidak mau kita alokasikan anggarannya,” terangnya.
Sebagai konsekuensinya, Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul ke depannya akan melakukan efisiensi belanja sesuai skala prioritas yang telah ditentukan.
“Kalau sekarang mau bikin surat edaran tentang efisiensi sudah tidak bisa, ini sudah wajib semua. Wajib mengikat yang sesuai regulasi dan wajib mengikat yang rutin,” pungkasnya.

-
Peristiwa2 minggu yang lalu
Gelaran Dangdut Berujung Kisruh, 1 Pemuda Tewas Tertembak Senjata Laras Panjang
-
Hukum2 minggu yang lalu
Kronologi Tertembaknya Aldi, Warga Sempat Serbu Polisi Pelaku
-
Kriminal2 hari yang lalu
Berawal Lempar Kursi ke Pengendara Motor, Pemuda Tenggak Miras Dimassa
-
Sosial1 minggu yang lalu
Traktor Bantuan Pemerintah Untuk Petani Gunungkidul
-
Politik2 minggu yang lalu
Politisi Gaek Gunungkidul Banyak Lari ke Tingkat Provinsi, Bakal Caleg Daerah Diisi Wajah Baru
-
Peristiwa6 hari yang lalu
Kebakaran Hebat di Girisekar, Rumah Limasan Beserta Isinya Ludes Terbakar
-
Hukum2 minggu yang lalu
Dua Pembunuh Perempuan Hamil Diganjar Hukuman Mati
-
Kriminal6 hari yang lalu
Tukang Kibul Jadi Buron, Korbannya Rugi Rp 250 Juta
-
Peristiwa2 minggu yang lalu
Terjatuh di Lantai 2 Gedung DPRD Gunungkidul Baru, Pekerja Meninggal Dunia
-
Politik2 minggu yang lalu
Support Penuh Yeny Wahid Untuk PSI Gunungkidul
-
Hukum2 minggu yang lalu
Kapolsek Girisubo dan 5 Anggota Turut Diperiksa, Briptu MK Terancam Pecat
-
Pemerintahan2 minggu yang lalu
Taman Parkir Segera Direhab dengan Rp 2,3 Miliar