fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Angka Balita Stunting Masih Tinggi, 20 Kalurahan Jadi Fokus Pemerintah Penanganan

Diterbitkan

pada

BDG

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mencatat 4 tahun terakhir kasus balitas stunting mengalami penurunan. Data terakhir, tahun 2020 lalu kasus balita stunting mencapai 17,43 persen. Sejumlah program untuk melakukan penanganan dilakukan oleh pemerintah, beberapa kalurahan yang tergolong tinggi kasusnya juga diberi perhatian dan pendampingan program.

Seperti halnya tahun 2021 ini, ada 20 kalurahan yang menjadi fokus pemerintah dalam penanganan stunting. Diantaranya kalurahan Bohol, Dadapayu, Terbah, Mertelu, Salam, Karangtengah, Dengok, Giriwungu, Hargosari, Bendungan, Petir, Mulusan, Sidoharjo, Ngleri, Bejiharjo, Tegalrejo, Balong, Giriharjo, Girikarto, dan Semin.

Kepala Bappeda Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan penentuan kalurahan tersebut bedasarkan lokus prevelensi stunting yang tinggi. Kemudian vakupan intervensi yang rendah daj sebaran keterwakilan wilayah.

Berita Lainnya  Korban Tenaga Kesehatan Terus Bertambah, Ribuan Petugas Puskesmas Jalani Swab Tes Massal

Beberapa program digagas oleh pemerintah dalam penanganan kasus stunting, yaitu yang menyasar pada intervenzi gizi spesifik dan gizi sensitif. Menurutnya hal ini sangatlah penting dilakuan kemudian juga dilakukan pengoptimalan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data, mengoptimalkan peran perangkat daerah, pemerintah kalurahan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penurunan stunting terintegrasi.

“PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dalam percepatan penanggulangan stunting juga perlu dilakukan,” ucap Sri Suhartanta.

“Peranan orang tua dalam pola asuh juga perlu, termasuk dengan bagaimana caranya kita menekan pernijahan dini,” jelas dia.

Sementara itu, Carik Giriharjo, Muharyanto mengatakan, dulu kasus stunting memang tinggi namun di wilayahnya berangsur menurun dan hampir tidak ada. Beberapa hal yabg dilakukan adalah pemberian makanan tambahan (PMT) sebulan sekali saat posyandu.

Berita Lainnya  Absensi Dengan Fitur Mobsi Akan Mulai Penuh Diberlakukan, Pemkab Incar ASN Yang Tak Disiplin

“Pendataan melalui kader juga kami lakukan. Untuk kegiatan di kalurahan ini menggunakan Dana Desa,”tutupnya.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler