Angka Bunuh Diri Capai 30 Kasus Per Tahun, LSM Dorong Pemerintah Terbitkan Perbup

Wonosari,(pidjar.com)–Puluhan nyawa warga Gunungkidul setiap tahunnya hilang di ujung tali. Bunuh diri dengan cara gantung diri nampaknya memang masih menjadi momok bagi Kabupaten Gunungkidul. Atas masalah yang terus saja terjadi ini, pemerintah didorong untuk lebih memperhatikan kesehatan jiwa masyarakat. Selama ini, faktor terjadinya bunuh diri memang didominasi oleh depresi dari para pelakunya.

Ketua Yayasan Inti Mata Jiwa (Imaji), Sigit Purwanto mengatakan, angka bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul dalam dua tahun terakhir ini memang cukup tinggi. Rata-rata setiap tahun angka bunuh diri di Gunungkidul mencapai 30 kasus. Hal ini disebutnya sangat memprihatinkan.

Yang lebih ironis, setiap tahun pula termasuk tahun ini, masih belum ada tanda-tanda angka ini akan berkurang. Hingga bulan September 2018 ini saja, telah terjadi belasan kasus gantung diri. Tanpa adanya upaya pencegahan, angka ini diyakini akan terus berkembang.

“Untuk tahun ini sampai dengan bulan September ada 19 kasus bunuh diri terjadi di Gunungkidul. Kebanyakan dari kasus itu memang dilakukan dengan cara gantung diri,” kata pria yang kerap disapa Wage itu, Minggu (09/09/2018).

Wage menyebut kasus bunuh diri di Gunungkidul merupakan fenomena yang harus segera direspon oleh pemerintah. Terlebih melihat maraknya kasus bunuh diri dalam dua minggu terakhir ini.

“Terakhir dua kejadian beberapa hari kemarin yang sangat waktunya sangat berdekatan. Ini sudah urgent, pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Bupati tentang kesehatan jiwa agar ada payung hukumnya. Ini akan sangat berguna untuk penindakan di lapangan,” ujar Wage.

Ia mengungkapkan sebenarnya rancangan tentang Peraturan Bupati tersebut sudah pernah coba dibuat. Namun demikian, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui sampai di mana perkembangannya.

“Tidak tahu akhirnya bagaimana, apakah jadi Perbup atau tidak,” imbuh dia.

Untuk mencegah kasus bunuh diri menurutnya memang sangat memerlukan dukungan penuh dari pemerintah. Depresi yang diakibatkan sakit bertahun-tahun, permasalahan ekonomi, menurutnya pemicu yang dapat dihindari atau dicegah, dengan mengedukasi ke masyarakat agar lebih paham mengatasi tekanan hidup.

“Salah satunya adalah perangkat desa yang kita harapkan dapat membantu dengan mendorong pihak Puskesmas atau dinas terkait lainnya untuk melakukan deteksi dini pencegahan bunuh diri. Kita juga berharap peran masyarakat agar tidak menyudutkan keluarga korban bunuh diri,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Priyanta Madya Satmaka mengatakan, persoalan bunuh diri di Gunungkidul selama ini terjadi lantaran faktor depresi. Terkait layanan kesehatan untuk mengantisipasi kasus bunuh diri sudah ada penekanan melalui stndar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan Permenkes no 43 tahun 17 tentang SPM bidang kesehatan.

“Ada 12 point SPM salah satunya tentang gangguan jiwa yaitu setiap orang dengan gangguan jiwa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar,” kata Priyanta.

Implementasinya di Puskesmas sudah memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Standar pelayanan kesehatan jiwa yakni pelayanan diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas dan mencegah kekambuhan serta pemasungan.

“Untuk kasus penyakit menahun sepanjang yang bersangkutan punya kartu BPJS akan dilayani di Puskesmas sampai paripurna kalu tidak sembuh akan dirujuk pada rumah sakit sesuai prosedur,” lanjut dia.

Ditambahkan Priyanto, pada dasarnya penyebab depresi sendiri faktornya kompleks. Justru lebih banyak di luar aspek kesehatan (sosial dan ekonomi). Artinya persoalan bunuh diri bukan semata mata tanggung jawab kesehatan saja tetapi melibatkan banyak pihak.

“Kita sudah menyediakan layanan secara maksimal. Tinggal bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kesehatan pribadi maupun keluarganya. Jangan sampai hanya dibiarkan saja tanpa ada tindakan pengobatan atau pencegahan lainnya,” tutup Priyanta.