Siaga Jelang Masa Kampanye Pemilu, Kapolda Antisipasi Provokasi

Playen,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kepolisian Daerah (Polda), DIY menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing provokasi. Terlebih dalam dua minggu ke depan, masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan dimulai. Diperkirakan dengan dimulainya prosesi tersebut, suhu politik akan memanas sehingga potensi gesekan di masyarakat akan semakin tinggi.

Kapolda DIY, Brigjen Pol Ahmad Dofiri mengatakan, kawasan DIY hingga saat ini masih dalam suasana yang kondusif. Belum ada gesekan yang terjadi akibat memanasnya suhu politik baik di daerah maupun nasional. Ia berharap situasi semacam ini selalu terjaga dan masyarakat tidak mudah terpancing dengan isu-isu apapun yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Polda DIY sendiri yang bertugas melakukan pengamanan sudah sejak jauh-jauh hari melakukan pemetaan daerah rawan. Meskipun tidak menyebut detail lokasi secara gamblang, Kapolda mengaku pergeseran koalisi politik ikut merubah peta kerawanan.

“Ada pergeseran koalisi politik, sebelumnya berpisah tapi sekarang merapat itu pengaruh. Kita harapkan ini mengurangi potensi kerawanan yang ada sekaligus tidak menimbulkan gesekan baru,” ujar Ahmad Dhofiri saat mengikuti kegiatan di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, beberapa waktu silam.

Ia menambahkan, pihak kepolisian terus memantau tahapan Pemilu baik Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) serta juga Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di seluruh wilayah DIY untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat dihimbau bijak dan dewasa dalam menghadapi pesta demokrasi tersebut.

“Semua persiapan pengamanan sudah dilakukan. Harapan kami bersama semua rangkaian tahapan pemilu dapat berjalan dengan lancar. Masyarakat juga menyikapi secara dewasa jika ada hal-hal yang kurang baik,” imbuh dia.

Selain pemantauan secara langsung tahapan Pemilu. Dofiri juga mengatakan pihak kepolisian memantau aktivitas politik yang muncul di media sosial.

“Kami pastinya memantau media sosial, bidang humas memantau. Berita-berita di media sosial sudah muncul mungkin ajakan-ajakan. Terpenting masyarakat bijak, jangan gampang terpancing atau tersulut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Gunungkidul, Is Sumarsono menambahkan, terkait kampanye politik di internet, pihaknya memang belum mempunyai aturan yang spesifik tentang pengawasan Pemilu 2019 di dunia maya. Meski begitu, Is memaparkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk aparat penegak hukum terkait pengawasan serta penindakan kampanye di internet khususnya dunia maya yang memang begitu marak.

“Jika memang ada yang melanggar aturan dimungkinkan tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang Pemilu, tetapi bisa juga dijerat dengan Undang Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang tentunya pidana,” ujar Is.

Pihaknya juga merekomendasi kepada instansi-instansi yang berwenang untuk memblokir konten-konten yang dirasa berbau SARA. Isu ini sendiri memang sangat sensitive dan memancing gesekan di masyarakat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, Moh. Zaenuri Ikhsan mengatakan, masa kampanye akan ditetapkan tiga hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Penetapan DCT 20 September, mulai kampanye tiga hari setelah itu. Kami sejak awal pendaftaran sudah berpesan agar Parpol dan Bacaleg (Bakal Calon Legislatif) tidak boleh kampanye sebelum waktunya,” ujarnya.(Kelvian Adhi)