Pemerintahan
Antisipasi Dini Kasus Korupsi, Kajari Gunungkidul Turun ke Kalurahan
Girisubo, (Pidjar.com)—Kucuran dana desa yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah ke setiap rekening Kaluraham, berpotensi membuat lurah dan jajarannya khilaf dan terjerat perkara hukum. Untuk itu Kejaksaan Negeri Gunungkidul memilih cara preventif dalam upaya mencegah korupsi dengan turun gunung ke kalurahan. Program Jaga Desa dilakukan guna memberikan penyuluhan hukum kepada lurah dan jajaran pamong di kalurahan.
Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Koswara mengatakan, dirinya tidak lagi menginginkan ada lurah ataupun pamong kalurahan berhadapan dengan aparat penegak hukum lantaran melakukan korupsi dana desa. Jaga Desa dilakukan untuk memberikan sosialisasi maupun pencegahan dini agar aparatur desa faham hukum hingga tak tersandung perkara.
“Jadi negara telah meluncurkan dana desa, maka kita wajib melakukan pengawalan, pengawasan terhadap pendistribusian dan pemanfaatan dana desa. Sebesar apapun dana desa yang diluncurkan negara, harus terserap untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat namun tetap dikelola dengan transparan, professional dan akuntabel,” kata Koswara di depan lurah dan pamong Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kamis (28/08/2020) kemarin.
Program ini telah digagas sejak tahun 2018 lalu diinisiasi oleh Kejagung dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di tingkat bawah (Kejakasaan Negeri) wajib menerapkan program Jaga Desa, selain memberikan sosialisasi juga dilakukan pendampingan dnegan melibatkan OPD terkait lainnya. Sehingga sejak awal perencanaan penggunaan dana desa hinggal final pelaknsaannya dapat terpantau, dan minim adanya penyimpangan.
“Di tahun 2020 ini pemerintah telah meluncurkan dana desa mencapai Rp 142 milyar untuk 144 kalurahan di Gunungkidul. Ini dana yang besarnya tak main-main maka kita minta jajaran aparatur kalurahan hati-hati dan memahami peraturan yang terkait dana desa seperti UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa hingga Permendes PDTT Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018,” tambah Koswara.
Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Indra Aprio Handry Saragih mengatakan, segala program yang dilaksanakan menggunakan dana desa sudah harus melalui RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) maupun RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Fokusnya adalah upaya bagaimana caranya dana desa yang turun bisa terdistribusi secara tepat sasaran hingga ke masyarakat paling bawah.
“Jadi sejak awal dimulai dari Musdus (Musyawarah Dusun) semua sudah harus transparan. Lanjut ke Musrenbangdes juga harus terbuka. Dalam pelaksanaan di lapangan pun harusnya mengedepankan azas swakelola termasuk menggunakan sumber daya dan bahan baku lokal diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat,” papar Indra Saragih.
Dalam pelaksanaannya, sambung Indra Saragih, Kejaksaan sudah memetakan beberapa potensi penyelewengan dana desa yang berpotensi menjerat aparatur desa ke balik jeruji penjara jika tidak hati-hati.
Mulai dari mark up, penggelapan honor aparat desa, penyetoran dana desa kepada pejabat diatasnya. Ada lagi pembangunan maupun pengadaan fiktif, kong kalikong pembelian material dengan supplier. Kemudian pembangunan dana desa tak sesuai peruntukan hingga kerja sama dengan pekerja untuk mengurangi volume pekerjaan. Itu semua masuk dalam ranah pasal korupsi.
“Maka mindset yang saya minta dari pengelolaan dana desa adalah harus sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka saya pastikan selamat. Namun jika tak sesuai ketentuan bahkan ada niat jahat untuk tak mematuhi peraturan dan memperkaya diri, itulah yang disebut korupsi,” tegasnya.
Lurah Desa Karangawen, Roji Suyanta, mengungkapkan program semancam ini memang sangatlah dibutuhkan oleh lurah maupun pamong. Sehingga sejak dari awal berikan sosialiasasi hingga pendampingan dari OPD terkait dalam penggunaan dana desa.
“Disengaja ataupun tidak, sering ada kebijakan lurah yang maksudnya baik, demi kepentingan rakyat namun karena menyimpang dari ketentuan peraturan bisa menjerat kami ke dalam penjara. Untuk itu dengan kehadiran Kajari dan jajaran benar-benar telah memberikan pencerahan hukum bagi kami,” kata Roji.
Untuk Kalurahan Karangawen khususnya dan Kapanewon Girisubo pada umumnya, sambung Roji, progress penggunaan dana desa rata-rata sudah lewat tahap kedua dan proses pengajuan termin tahap ketigaa. Adanya sejumlah kasus yang menjerat rekan Lurah ataupun pamong, menjadi pemeblajaran tersendiri bagi lurah dan pamong lainnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran Negara yang diperuntukkan bagi masyarakat (pembangunan dan pemeberdayaan).
-
Uncategorized4 minggu yang laluDerita Suami Pasien Bersalin RSUD Wonosari, Bayi Meninggal, Luka Bekas Operasi Istri Bernanah Berbulan-bulan
-
Budaya4 minggu yang laluTradisi Bukaan Kyai Cupu Panjolo, Berikut Simbol-simbol yang Muncul
-
Uncategorized4 minggu yang laluTak Ada Sengketa Pilur, Lurah Terpilih Bakal Dilantik 26 November
-
Uncategorized3 minggu yang laluKnalpot Brong Jadi Incaran Khusus Operasi Patuh Progo 2026
-
Uncategorized3 minggu yang laluDiduga Bermuatan Solar Ilegal, Truk Tangki Berkapasitas Ribuan Liter Diamankan Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluManajer KDKMP Sudah Ditempatkan di Gunungkidul, Beberapa Kalurahan Belum Punya Gerai
-
Uncategorized4 minggu yang laluDukung Program Strategis Pemerintah, KSPSI Dorong Penguatan Pengawasan Hingga Level Bawah
-
Uncategorized4 minggu yang laluGadaikan Motor Rekannya, Seorang Pemuda Diringkus Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluSerangan Binatang Liar Ancam Ternak di Wilayah Selatan Gunungkidul, Warga Diminta Waspada
-
Uncategorized4 minggu yang laluDua Oknum Kejaksaan di Gunungkidul Diduga Terlibat Skandal Asusila
-
Uncategorized4 minggu yang laluBMKG Prediksi Hujan di Gunungkidul Baru Turun Desember, Ini Penjelasannya
-
Uncategorized3 minggu yang laluDana Desa Gunungkidul Turun Drastis, Kalurahan Tetap Diminta Maksimalkan Penyerapan
