Pemkab Sebut Data di Tingkat Bawah Kurang Update Jadi Biang Kerok Bantuan Tak Tepat Sasaran

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Penyaluran bantuan sosial selama pandemi corona maupun bantuan umum lainnya selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, banyak yang menganggap penyaluran bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran. Hal ini diduga terjadi karena salah satunya disebabkan oleh kurnag updatenya data di tingkat kalurahan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan melakukan perubahan agar data yang dimiliki sebagai dasar atau acuan penerimaan bantuan lebih valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Siti Isnaini Dekoningrum mengatakan, pihaknya banyak mendengar mengenai tidak tepatnya bantuan sosial yang disalurkan ke masyarakat. Hal ini diduga karena data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi pegangan pemerintah masih belum valid. Untuk itu pihaknya menggagas adanya perubahan strategi validasi data tersebut.

“Gagasan ini muncul dilatar belakangi dengan banyaknya keluhan tidak tepatnya sasaran bantuan yang diberikan pemerintah. Bahkan kondisi di lapangan justru banyak masyarakat yang sekiranya membutuhkan justru belum mendapatkan bantuan, atau yang seharusnya sudah tidak memenuhi kriteria mendapat bantuan, tapi masih mendapatkannya” kata Dekoningrum, Kamis (27/08/2020).

Menurut dia ada beberapa faktor yang menjadi tidak validnya DTKS. Sebagai contohnya, data di tingkat bawah tidak terupdate secara real time. Sehingga mempengaruhi tidak tepatnya sasaran bantuan bagi masyarakat .

“Jadi misalnya ada warga yang masuk pada DTKS, tapi dia sudah meninggal, tidak segera dilaporkan untuk mendapatkan akta kematian, sehingga masih masuk DTKS dan terdaftar dalam penerima bantuan. Ini lah yang menjadi PR agar kondisi ini tidak terjadi terus menerus,” terangnya.

Untuk itu, dalam rencana perbaikan DTKS di Gunungkidul pihaknya akan menggandeng instansi terkait lainnya. Mulai dari pemerintah kalurahan, Kapanewon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial dan dinas lainnya. Kalau ada perubahan warga yang masuk DTKS, baik karena meninggal, pindah penduduk ke luar Gunungkidul, atau sudah tidak masuk kriteria sebagai Penerima bantuan, supaya segera di update datanya, berdasarkan bukti yang ada. Dengan begitu, diharapkan Petugas di Dinas Sosial juga akan segera melakukan validasi ulang.

Kemudian berkaitan dengan pola pikir masyarakat selama ini ternyata juga mempengaruhi tidak validnya data. Bagaimana tidak, di lapangan sendiri juga ditemui banyaknya masyarakat yang sebenarnya mampu namun mereka enggan dikatakan mampu dan masih ingin mendapatkan bantuan.

“Pola pikir ini yang juga harus diubah agar DTKS di Gunungkidul benar-benar valid. Sehingga angka kemiskinan tidaklah setinggi sekarang, dan bantuan pemerintah tepat sasaran, bukan orang yang mampu yang mendapatkan bantuan,” tambahnya.

Koordinasi dan komitmen yang kuat lah yang diperlukan untuk perubahan ini. Masyarakat juga diminta proaktif melaporkan perubahan data. Pola pikir yang merasa ingin terus dibantu oleh pemerintah juga harus dihilangkan. Tidak menutup kemungkinan, untuk benar-benar mendapatkan data yang valid nantinya juga akan ada strateginya, disamping dengan menerjunkan tim survei di lapangan.

“Sistemnya dulu yang kita persiapkan baik di tingkat OPD maupun kalurahan. Nanti kalau sudah siap kemudian diterapkan dan masyarakat juga harus aktif dan transparan,” tutup mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) itu.