BST Tahap Kedua Segera Dicairkan, Dinsos Pastikan Telah Laporkan Data ke Kementrian

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian Sosial Republik Indonesia tahap kedua akan mulai disalurkan. Dari Dinas Sosial sendiri kembali bekerjasama dengan PT Kantor Pos sebagai pihak penyalur dana bantuan tersebut.

Dikatakan Kabid Kesejahteraan Sosial Dinsos Gunungkidul, Hadi Hendro Prayoga, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PT Kantor Pos berkaitan dengan penyaluran BST tahap kedua ini. Ia menyatakan, paling lambat pada pertengahan Juni ini, bantuan ini sudah tersalurkan.

“Koordinasi ini salah satunya membahas sejumlah skema untuk memastikan penyaluran BST tetap mengikuti protokol kesehatan,” jelasnya, Kamis (11/06/2020).

Hadi menuturkan, pihaknya tak ingin peristiwa kerumunan penerima yang terjadi beberapa waktu lalu saat distribusi BST tahap pertama kembali terulang. Pihaknya juga bersama dengan Kantor Pos telah melaksanakan evaluasi proses penyaluran BST tahap pertama itu.

“Yang dievaluasi dari yang kemarin adalah selain menimbulkan kerumunan, juga BST banyak yang tidak tepat sasaran,” papar dia.

Namun demikian ketika disinggung mengenai jumlah terperinci yang tidak tepat tersalurkan, ia enggan menjelaskan lebih lanjut. Ia memastikan BST yang tak tepat sasaran itu sudah dilaporkan kepada Kementrian Sosial.

“Data (penerima tidak tepat sasaran) tidak bisa saya rinci, tetapi dipastikan sudah dilaporkan ke Kemensos,” imbuh dia.

Di Gunungkidul, jumlah penerima BST sendiri mencapai 43.171 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran pada 5.446 KPM dilakukan lewat bank pemerintah, sedangkan 37.725 KPM sisanya melalui Kantor Pos.

Sebagai informasi, tiap penerima akan mendapat BST sebesar Rp 600 ribu per bulan. Pemberian BST sendiri dilakukan selama 3 bulan, mulai Mei hingga Juli mendatang.

“Kantor Pos membantu menyalurkan BST bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank pemerintah,” kata Hadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk bisa memastikan bahwa penyaluran BST tahap kedua bisa berjalan lebih tertib. Pihaknya meminta adanya kerjasama dengan aparat kepolisian atau Satpol PP untuk membantu mengatur proses penyaluran BST tersebut.

“Jangan sampai kejadian di Semanu dan sejumlah tempat beberapa waktu lalu terjadi lagi,” tutup Ari.