Bantuan Jatah Hidup Tak Kunjung Cair, Kalangan Dewan Terus Desak Pemerintah

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemberian bantuan jatah hidup bagi masyarakat terdampak corona sampai dengan saat ini masih belum juga terealisasi. Geram dengan kondisi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul terus memberikan desakan kepada pemerintah agar segera mengeksekusi program bantuan yang telah dianggarkan tersebut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Heri Nugroho mengatakan beberapa hari lalu, dari eksekutif dan legislatif kembali melakukan rapat koordinasi untuk membahas mengenai program jatah hidup (jadup) bagi masyarakat terdampak corona maupun masyarakat umum. Heri secara pribadi mendorong pemerintah agar segera merealisasikan program jadup bagi belasan ribu calon penerima bantuan yang terdampak pandemi ini.

“Ini menyangkut pemenuhan kebutuhan rakyat. Jangan sampai mundur terus dan kemudian terjadi krisis ekonomi sosial,” kata Heri Nugroho, Selasa (28/04/2020).

Menurutnya, jika terlalu lama dalam realisasi pemberian bantuan tersebut, tentu dampaknya akan semakin luas. Padahal, kondisi di lapangan, masyarakat sangatlah membutuhkan bantuan baik berupa uang tunai ataupun bahan makanan. Tak sedikit dari masyarakat yang sudah sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka.

“Mekanismenya harus matang betul. Tapi untuk bantuan makanan dan uang tunai ini paling tidak sesegera mungkin, jangan sampai molor,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Gunungkidul, Siwi Iriyanti menuturkan, saat ini, pemberian jatah hidup bagi masyarkat masih belum bisa direalisasikan. Pasalnya, masih ada sejumlah prosedur yang harus dilalui oleh pemerintah untuk bisa menyalurkan bantuan itu. Sementara untuk anggaran 10,4 miliar rupiah dari pengalihan anggaran tahap dua, rencananya akan diberikan pada 11 ribu lebih warga Gunungkidul.

“Ada 1.608 ODP, PDP dan pasien positif yang akan diberikan bantuan sekali berupa sembako. Tapi memang untuk sekarang kami masih menyesuaikan,” jelas dia.

Pihaknya juga masih melakukan verifikasi data berkaitan dengan penerjma bantuan. Pasalnya di tengah pandemi ini, ada banyak program bantuan dari pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten. Verifikasi ini diharapkan mampu meminimalisir data duplikat.

“Ada beberapa perubahan yang baru saja muncul dan beberapa waktu lalu masih proses pembahasan. Ini kami juga masih menunggu surat edaran dari Gubernur berkaitan dengan pemberian bantuan itu,” ucap Siwi.