fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Dokumen Belum Lengkap, KPU Gunungkidul Belum Bisa Miliki Kantor yang Ideal

Diterbitkan

pada tanggal

Wonosari,(pidjar.com)—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul berharap segera memiliki kantor yang lebih ideal dan represntatif. Hal tersebut agar nantinya dapat menunjang kegiatan dan ketugasan KPU. Namun demikian harapan tersebut nampaknya belum dapat terlaksana pada tahun 2019 ini, pasalnya ada dokumen penting yang masih perlu diselaraskan kembali. Adapun untuk estimasi pengajuan anggaran pembangunan gedung KPU ini mencapai 2 hingga 3 miliar rupiah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengungkapkan, sebenarnya untuk pembangunan gedung KPU ini tergolong cukup mendesak. Karena adanya berbagai pertimbangan, mulai luasan gedung yang sekarang ini digunakan hingga penunjang ketugasan lainnya.

Misalnya saja untuk menyimpan ribuan kotak suara dan bilik suara jika saat adanya pemilihan demokrasi. Ruangan yang ada saat ini belum begitu memadahi (sempit). Tahun ini belum dapat dilakukan pembangunan lantaran adanya sejumlah kendala.

“Kami (KPU Gunungkidul) telah melakukan pengajuan ke KPU RI untuk dana dan berkaitan dengan anggaran lainnya. Tapi memang untuk prosesnya cukup panjang dan lama,” terang Ahmadi Ruslan Hani, Rabu, (23/10/2019) saat dikonfirmasi.

Berita Lainnya  Kumpul Kebo dan Nikah Siri, ASN di Lingkungan Pemkab Gunungkidul Diberi Sanksi Penurunan Pangkat

Adapun dalam proses pengajuan anggaran ke KPU RI, bedasarkan estimasi sementara dari KPU Gunungkidul, biaya yang di keluarkan dalam pembangunan gedung tersebut mencapai 2 hingga 3 miliar rupiah. Kendati demikian, itu  sifatnya hanyalah usulan dari KPU Gunungkidul, nantinya akan disetujui berapa tentu bergantung dari KPU RI.

“Karena prosesnya cukup panjang dan ada dokumen yang belum lengkap tentu tidak bisa tahun ini. Untuk kapannya juga tergantung dari KPU RI tentunya,” tambah dia.

Disinggung mengenai dokumen yang saat ini belum terpenuhi adalah status dari tanah yang akan dibangun gsebagai kantor KPU Gunungkidul. Menurut Hani, status dalam sertifikat tanah seluas hampir 3000 meter persegi tersebut hingga kini belum berubah nama menjadi nama KPU. Sehingga itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi.

Berita Lainnya  Warga Masih Sering Sepelekan Laporkan Peristiwa Kependudukan, Denda Keterlambatan Lapor Tembus Angka 700 Juta

“Untuk lokasinya sendiri sama kok di gedung yang kami tempati ini. Kan ini merupakan gedung bekas BLK kemudian digunakan untuk KPU nantinya juga bangunan ini yang akan dilakukan perombakan atau pembangunan ulang,” imbuhnya.

Bangunan itu sendiri nantinya didesain dengan dilengkapi sejumlah fasilitas dan ruangan yang digunakan untuk rapat, menyimpan logistic pemilihan umum dan beberapa bangunan lainnya yang sekiranya mampu menunjang kinerja dan ketugasan dari KPU Gunungkidul.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengungkapkan akan menampung aspirasi dari KPU Gunungkidul dan akan diteruskan ke instansi terkait. Mensikapi hal tersebut, dari dewan nantinya akan menggelar rapat kerja sejauh mana proses hibah tanah yang hingga saat ini belum terealisasi dan berkaitan dengan kendala apa yang selama ini dihadapi oleh pemerintah.

 

Iklan
Klik untuk Komentar
Iklan

Facebook Pages

Iklan
Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler