Bantuan Korban Bencana Tak Kunjung Cair, Komisi A DPRD Gunungkidul Panggil OPD

Wonosari,(pidjar.com)–Penanganan pemerintah berkait dengan bencana angin puting beliung yang terjadi di Kalurahan Pacarejo dan Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu terbilang cukup lamban. Hingga beberapa minggu berselang sejak bencana terjadi, bantuan dari pemerintah kabupaten tak kunjung turun. Hal ini menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk Komisi A DPRD Gunungkidul. Pimpinan komisi memanggil OPD terkait untuk memberikan klarifikasi terkait dengan penanganan pasca bencana serta janji bantuan dana untuk rehab rekon hunian warga yang rusak akibat bencana alam beberapa pekan lalu.

PLT Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Sri Suhartanta mengungkapkan, pemerintah memang akan memberikan bantuan bagi warga terdampak bencana puting beliung ini. Adapun sejak H+3, proses telah dilakukan yaitu dimulai dari pendataan dan verifikasi oleh tim DPUPRKP Gunungkidul. Adapun data hasil dari verifikasi ini adalah untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam pemberian bantuan bagi warga terdampak.

Lambannya penyaluran bantuan tersebut menurut Sri karena berkaitan dengan teknis di sejumlah OPD yang turut melakikan penanganan. Di samping itu juga berkaitan dengan ketentuan dalam regulasi agar nantinya tidak terjadi temuan atau pelanggaran.

Ia menjelaskan, hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim DPUPRKP menyatakan bahwa di 2 Kalurahan tersebut ada hunian yang mengalami kerusakan ringan sebanyak 530 unit dan 4 bangunan mengalami rusak berat akibat sapuan angin puting beliung. Hasil dari rapat pimpinan sendiri telah disepakati bahwa pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai bagi para korban bencana ini.

“Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai yang penyalurannya nanti dari BPBD ke Kalurahan atau Kapanewon. Besarannya sendiri disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah,” terang Sri Suhartanta.

Dalam penentuan besaran bantuan yang diterimakan ada beberapa hal yang dicermati oleh petugas, diantaranya rusak ringan dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu rusak ringan dengan perkiraan kerugian antara 1 sampai 5 juta akan diberikan bantuan 500 ribu; untuk perkiraan kerugian 5-10 juta, bantuan yang akan diberikan 750 ribu, dan ringan dengan perkiraan kerugian 10-20 juta, stimulan yang diterimakan sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan untuk kategori rusak berat, bantuan yang diberikan sebesar Rp. 17.500.000. Perbedaan jumlah ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kecemburuan.

“Untuk bantuan ini, anggaran yang diajukan sebesar Rp 354.000.000 menggunakan BTT yang ada. Betul BTT Gunungkidul ada 48 miliar tapi itu tidak digunakan seluruhnya untuk bencana ada penanganan covid,” jelas dia.

Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Ery Agustin mengatakan pihaknya ingin meminta kejelasan atas penanganan bencana di Kapanewon Semanu. Sebab selama beberapa pekan terakhir, kalangan dewan sering mendapat keluhan dari masyarakat yang menanyakan bagaimana kejelasan janji bantuan yang diberikan oleh Pemkab Gunungkidul. Selain itu, pemanggilan atau klarifikasi ini juga sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap pemerintah dalam hal penggunaan anggaran.

“Untuk bantuan ini tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran dari Pemkab Gunungkidul, dalam prosesnya pun juga harus sesuai dengan regulasi. Berkaitan dengan penyaluran, mudah-mudahan sesuai dengan yang disampaikan di awal tadi Jumat sudah mulai bisa disalurkan ke mereka yang berhak,” terang Ery Agustin.