Bantuan Sembako PPKM 200 Ribu Mulai Dicairkan, Pemerintah Temukan Ribuan Data Tak Valid

Wonosari, (pidjar.com)–Sejak beberapa bulan lalu pemerintah pusat menerapkan PPKM darurat dan level. Dengan adanya kebijakan ini, banyak warga di daerah yang terdampak. Pada November 2021 ini, pemerintah mulai mencairkan program bantuan sembako PPKM. Di Kabupaten Gunungkidul sendiri ada belasan ribu keluarga penerima manfaat yang tersasar bantuan senilai 200.000 per bulan ini.

Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Gunungkidul, ada sebanyak 16.317 keluarga penerima manfaat di Gunungkidul yang mendapatkan bantuan dari pemerintah ini. Program sembako PPKM sendiri diberikan selama 6 bulan. Adapun bentuk bantuan berupa kebutuhan-kebutuhan pokok senilai 200 ribu yang bisa ditebus di e warung atau agen yang sudah terintegrasi dengan program bantuan pemerintah. Mekanismenya, warga penerima bantuan sendiri mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera untuk bisa menebus bantuan berupa sembako.

“Berkaitan dengan bantuan program sembako PPKM ini, sudah mulai disalurkan sejak beberapa waktu lalu,” ucap Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Gunungkidul, Giyanto, Rabu (24/11/2021).

Berkaitan dengan pendataan penerima bantuan, menurut Giyanto di Gunungkidul ada 16.317 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan. Namun ia akui, data tersebut masih cenderung acak di mana ada PNS, anggota Polri, TNI dan lainnya yang masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut. Untuk mencegah adanya salah sasaran, pemerintah sendiri melibatkan pihak Pemerintah Kalurahan untuk melakukan verifikasi lapangan.

Hasilnya, ada sekitar 4.603 daftar penerima yang gugur karena meninggal dunia, masuk dalam kategori ASN aktif dan lainnya. Di samping itu, daftar penerima tersebut juga sudah masuk dalam penerimaan bantuan seperti BST, BLT, PKH BPNT dan lainnya. Sehingga pemerintah mengambil langkah untuk tidak disalurkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

“Jadi tidak semua kalurahan dan Kapanewon yang mendapatkan bantuan ini. karena hanya diambil 10 kapanewon saja,” jelas dia.

Delapan kapanewon yang tidak tersasar bantuan tersebut diantaranya Karangmojo, Ponjong, Ngawen, Purwosari, Rongkop, Gedangsari, Girisubo, Tanjungsari.

Ditambahkan Giyanto, bantuan sembako PPKM tersebut diberikan selama 6 bulan. Namun kemudian, dalam prakteknya baru terealisasi pada November 2021 ini. Sehingga pemerintah kemudian menerapkan kebijakan perapelan dalam pencairannya. Karena masih ada sisa sekitar 2.000 kartu, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kita harapkan bantuan ini bisa membantu beban masyarakat yang membutuhkan,” lanjut dia.