Berdiri Tepat di Dekat Goa Seropan, Pabrik Penggilingan Gaplek Dikhawatirkan Cemari Mata Air

Semanu,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Sebuah bangunan gudang dan penggilingan gaplek yang cukup besar berdiri di lahan yang berada di Padukuhan Semuluh Kidul, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu. Saat ini, pabrik tersebut telah mulai beroperasi. Yang cukup aneh, sejumlah petinggi pemerintahan maupun tokoh masyarakat di sekitar berdirinya pabrik tersebut mengaku tak mengetahui apapun.

Padahal, pabrik tersebut berada tepat beberapa meter dari bibir Goa Seropan yang merupakan sumber air bagi sebagian masyarakat Gunungkidul. Hal ini tentunya menimbulkan khawatiran tersendiri bagi sejumlah warga yang ada di sekitarnya. Selain debu penggilingan gaplek yang bertebaran di rumah, warga juga mengkhawatirkan manakala musim penghujan, gaplek-gaplek tersebut akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Kemudian limbah gaplek juga dikhawatirkan mengalir ke sumber mata air dan bisa mempengaruhi kualitas air di goa Seropan.

Salah seorang tokoh masyarakat di Kalurahan Gombang mengatakan, status lahan gudang gaplek tersebut berada di Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu. Namun begitu, letaknya sendiri memang tepat di perbatasan dengan Padukuhan Ketonggo, Kalurahan Gombang, Kapanewon Ponjong. Gudang gaplek dan penggilingan ini belum lama berdirinya dan beroperasi baru sekitar 1 bulan lebih.

Di seberang jalan bangunan yang cukup luas ini adalah mulut Goa Seropan yang mana merupakan sumber air bersih. Selama ini, Goa Seropan dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Handayani untuk pemenuhan kebutuhan air warga Gunungkidul. Sementara lokasi pengeboran air sendiri berada di sekitaran bangunan gudang tersebut.

“Keluhan masyarakat untuk saat ini adalah debu yang mulai berterbangan ke rumah warga. Selain itu bangunan kan berdekatan dengan sumber air, takutnya kalau pembuangan limbahnya sembarangan akan mencemari air,” terang dia.

Informasi yang berhasil dihimpun pula, pada awal dulu, dari pihak perusahaan CV Cassava Inti Nusantara selaku pemilik pabrik sempat berembuk dengan warga setempat. Namun saat itu, pihak perusahaan menyebut bahwa di lokasi itu hanya sebatas untuk gudang saja.

“Kalau pemiliknya siapa dan bagaimana, saya kurang paham,” paparnya.

Saat ada kiriman gaplek kendaraan muatan besar silih berganti dan antri untuk membongkar gaplek di gudang tersebut. Lokasi gudang ini sebenarnya bisa dianggap membahayakan, sebab letaknya berada di tanjakan dan tikungan.

Saat ramai kendaraan besar yang akan bongkar muatan, biasanya mulai jam 13.00 WIB antrian kendaraan sudah mulai ada hingga larut malam. Antrian kendaraan ini selalu memakan bahu jalan yang dikhawatirkan sangat membahayakan para pengguna jalan. Sebab dari atas, sering kali kendaraan melaju dengan kecepatan sedang. Apalagi penerangan di jalur tersebut juga sangat minim.

“Kendaraannya yang memuat gaplek kan besar to, yang berkapasitas ton-tonan saat menunggu antrian pasti tumpukan kendarannya panjang dan sebagian kendaraan memakan badan jalan bisa rawan kecelakaan,” imbuh dia.

Ia berharap ke depan, dampak lingkungannya dapat dipikirkan dengan baik. Termasuk dengan debu yang berterbangan dan pembuangan limbah agar tidak mencemari sumber air yang ada.

“Semoga ada perhatian dari pemerintah untuk melakukan pengecekan lokasi, supaya kita juga lega,” lanjutnya.

Sementara itu, Lurah Ngeposari, Ciptadi mengungkapkan jika pihaknya belum mengetahui adanya gudang atau pabrik gaplek dan penggilingan tersebut. Selama ini menurutnya tidak ada satupun dari pihak perusahaan yang berkoordinasi atau sekedar kulonuwun kepada Pemerintah Kalurahan Ngeposari.

“Saya malah baru dengar kalau ada pabrik gaplek ini. Sejauh ini kami tidak dimintai kulonuwun dan memang beberapa usaha yang ada di wilayah Ngeposari seperti itu,” ucap Ciptadi.

Sejauh ini pemerintah kalurahan tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan perijinan. Mungkin pemilik pabrik sudah menyelesaikan perijinan di Pemda Gunungkidul dan termasuk dokumen lainnya. Sejauh ini juga tidak ada keluhan dari masyarakat yang akan kekhawatiran tertentu.

“Mungkin karena bukan kewenangan Pemkal tentang ijin-ijin sehingga selama ini ya mungkin tidak dianggep. Beberapa contoh ada perusahaan yang sudah 1 tahun beroperasi tapi tidak ada kulonuwun dengan kalurahan,” tutupnya.