Buruknya Kualitas Jalan Anyar Milik Warga Buyutan, Rekanan Diduga Hanya Gunakan Aspal Limbah

Ngawen, (pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Sepintas mata memandang, ruas jalan sepanjang 1107 meter di Padukuhan Buyutan, Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen memang nampak sangat mulus. Maklum, jalan tersebut baru saja dibangun oleh pemerintah. Jalur utama bagi masyarakat setempat ini diaspal sand sheet menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2019. Namun, jika diperhatikan secara lebih mendalam, kondisi jalan sendiri cukup membuat mengernyitkan dahi. Ketebalan sand sheet yang hanya berkisar 1 cm membuat banyak pihak mengelus dada. Dikhawatirkan dengan tipisnya lapisan aspal, jalan ini akan cepat rusak.

“Ini baru sekitar 2 minggu yang lalu selesai di hotmix, tetapi sayangnya sangat tipis dan terkesan dikerjakan asal jadi,” kata salah seorang warga Buyutan yang enggan disebutkan namanya.

Ia khawatir euforia masyarakat setempat lantaran mendapatkan jalan anyar ini hanya akan berlangsung sekejap. Hal ini lantaran dengan kualitas pengerjaan semacam ini, diyakini jalan tersebut akan cepat rusak. Apalagi, di jalur tersebut juga sering dilalui truk pengangkut kayu.

“Sebelum diaspal, jalan ini sudah cor rabat dulunya. Sekarang setelah diaspal, malah cor rabatnya sudah mau nongol lantaran ketebalan hot mix yang kita lihat hanya berkisar 1 centimeter. Padahal pemborongnya juga ngaspal di Cikal dan Sambirejo, setahu kami nilai proyeknya tigaratus juta untuk 3 dusun ini,” sambung warga lainnya.

Kualitas tak kalah buruk adalah pengerjaan aspal penetrasi di Padukuhan Cikal yang terkesan asal berwarna hitam dan dengan ketebalan di bawah standart. Meski di permukaan bertaburan pasir, namun giliran pasirnya tersapu, akan sangat nampak kualitas aspal yang buruk dan berkualitas rendah.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Desa Watusigar, Karsimin mengungkapkan bahwa untuk tahun 2019 ini, desanya mendapatkan dana BKK yang disalurkan oleh sejumlah anggota DPRD Gunungkidul. Adapun plot anggaran BKK yang didapatkan Watusigar adalah untuk yang pengaspalan, pengecoran jalan, pengerasan jalan, serta pembangunan balai dusun.

“Itu dikerjakan sekitar 20 hari kerja untuk 3 padukuhan. Lantaran warga belum pernah ngaspal, maka kami menunjuk CV Wardaya milik Agustinus Wardaya dari Logandeng, Playen. Cuma secara teknis pekerjaan yang melaksanakan di lapangan namanya Pak Tri,” terang Karsimin.

Terkait buruknya kualitas sand sheet, Karsimin menyatakan dirinya sudah konsultasi terlebih dahulu ke DPU PRKP Kabupaten Gunungkidul. Hasil dari konsultasi tersebut, dinas memperbolehkan menggunakan aspal jenis sand sheet dalam proses pembangunan. Pihak Pemdes Watusigar kemudian melakukan penunjukan langsung CV Wardaya meskipun tidak mengenal secara baik rekam jejak rekanan yang ditunjuk.

Sementara itu diungkapkan salah seorang kontraktor yang tidak turut campur program BKK, diketahui bahwa buruknya pekerjaan jalan yang didanai BKK berbanding lurus dengan upaya pengkondisian lapangan oleh oknum penguasa.

“Aspal itu kualitasnya ada beberapa jenis, dan itu bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Kualitas nomor satu drumnya saja bersegel dan aspalnya lebih kenyal serta sangat baik untuk pengaspalan. Di bawahnya aspal kelas dua dengan kualitas menengah biasanya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Dan kalau yang dipakai untuk jalan BKK ini kualitasnya kelas paling bawah alias terburuk, dijamin cepat ambyar. Seluruh aspal untuk BKK setahu saya dikondisikan satu pintu di mana produknya berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Terkait siapa yang mengkondisikan, tanya saja ke rekanan-rekanan yang mengerjakan BKK. Nanti akan nongol siapa oknum pejabat di balik pengkondisian ini,” kata kontraktor yang tidak mau disebut namanya ini.

Kontraktor ini juga buka-bukaan terkait buruknya aspal sand sheet di Padukuhan Buyutan. Menurutnya, itu bukanlah aspal sand sheet melainkan limbah daur ulang dari aspal hotmix.

“Itu limbah aspal hotmix yang didaur ulang. Secara kasat mata saja nampak sekali ada pelanggaran spek di RAB, sebab ketebalannya hanya sekitar 1 centimeter. Harap tahu saja ya, yang namanya limbah itu mestinya hanya digunakan untuk kalangan sendiri dan tidak bisa keluar untuk proyek seperti ini,” tambahnya.

Untuk pekerjaan pembangunan balai padukuhan, peran oknum anggota dewan yang terang-terangan minta jatah tukon rokok mencuat ke permukaan. Hal ini muncul di Padukuhan Randusari Desa Watusigar juga Padukuhan Tegalsari Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo.

“Rumor oknum anggota dewan yang minta jatah uang rokok itu saya juga mendengar, itu untuk pembangunan balai padukuhan Randusari. Namun berhubung anggarannya tidak ada ya akhirnya tidak dikasih,” kelit Karsimin, Sekdes Watusigar.

Sedangkan menurut Tukijan, Ketua TPK pembangunan Balai Padukuhan Tegalsari, Desa Jatiayu mengaku terpaksa nombok dua puluhan juta rupiah lantaran tidak seluruh dana BKK bisa dicairkan.

“Dari seratus juta rupiah, saya hanya mencairkan yang delapan puluh. Sisanya masih ada di desa entah itu untuk apa dan bagaimana. Pembangunan balai padukuhan sudah selesai dan kekurangan yang dua puluh juta itu kebetulan ada warga yang nalangi. Kalau besok terpaksanya tidak bisa dicairkan, ya apa boleh buat nanti dimintakan iuran warga,” kata Tukijan. (Gaib)