Wonosari,(pidjar.com)–Sudah menjadi rahasia umum apabila ada cukup banyak bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang salah sasaran. Bantuan pemerintah yang sebenarnya menyasar masyarakat miskin ini justru diterima oleh kalangan masyarakat yang mampu secara finansial. Akibatnya, dengan keterbatasan kuota, tentunya berimbas pada adanya masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak mendapatkan jatah.
Saat ini, sejumlah upaya dilakukan oleh Kecamatan Wonosari untuk menyadarkan masyarakat mampu yang menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka diharapkan bisa secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bantuan.
Camat Wonosari, Siswanto mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk mendorong agar sejauh mungkin program PKH di Kecamatan Wonosari khususnya bisa tepat sasaran. Diakuinya saat ini, masih cukup banyak bantuan yang pendistribusiannya masih kurang tepat sasaran. Menurut Siswanto, ketidaktepatan sasaran ini dimungkinkan lantaran adanya peningkatan perekonomian dari masyarakat penerima bantuan.
Seiring berjualannya waktu, memang ada kemungkinan bahwa masyarakat penerima bantuan kemudian bisa menjadi mandiri secara perekonomian. Dalam artian masyarakat penerima bantuan tersebut mendapatkan pekerjaan yang layak secara upah atau usahanya berkembang.
“Kita ingin menyadarkan masyarakat penerima PKH yang sudah mandiri dan mampu, untuk menyerahkan bantuannya,” beber Siswanto, Jumat (10/02/2020).
Berkaitan dengan upaya ini, pemerintah kecamatan menjalin koordinasi lintas sektoral, terutama dengan pemerintah-pemerintah desa. Hal ini lantaran proses pengusulan memang dilakukan oleh desa dengan skema by name by addres. Siswanto menerangkan, penyadaran semacam ini terus ia paparkan terutama saat berlangsung musyawarah desa.
“Kita menghimbau secara masif, seperti misalnya dalam Musdes, karena yang mengusulkan memang desa untuk data yang kemudian terupload di Kementrian Sosial,” urai dia.
Menurutnya, penyadaran sendiri menjadi upaya yang paling mudah untuk optimalisasi penertiban penerima bantuan PKH. Hal ini lantaran pihaknya tidak dapat mengurangi atau menambah data penerima yang ada.
“Saya pernah minta tolong kepada Pendamping PKH untuk memberi data BNBA keluarga yang secara kasat mata mampu tapi masih menerima bantuan, tapi mereka tidak bisa memberikan karena memang data ini sangat privat,” jelasnya.
Ia berharap dengan kampanye serta sosialisasi yang dilakukan terus menerus, masyarakat nantinya akan malu untuk menerima bantuan. Di Wonosari sendiri menurutnya banyak keluarga yang sudah memiliki kendaraan roda empat tapi masih menerima PKH.
“Setelah dikroscek ngakunya kendaraan itu milik kerabatnya, ini yang menjadi PR Kecamatan Wonosari untuk menyadarkan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Wijang Eka menambahkan, pada tahun 2019 lalu ada sekitar 4.000 Kepala Keluarga yang mundur dari penerima PKH. Dari jumlah tersebut 800 di antaranya keluar lantaran sudah mandiri dari sisi ekonomi.
“Harapannya semakkn banyak yang secara ekonomi sudah mandiri dan keluar dari penerima bantuan PKH. Keberanian untuk keluar dari ketergantungan bantuan akan menjadi virus positif bagi keluarga lain untuk mengikutinya,” pungkas Wijang.
