fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Pamong Sarankan Keluarga Korban Meninggal Berikan Sumbangan, Relawan Covid Pengkol Mundur Massal

Published

on

Nglipar,(pidjar.com)–Belasan relawan penanganan covid19 di Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar ramai-ramai mengundurkan diri. Para relawan kesal karena di tengah perjuangan berat yang dilakukan masyarakat, selama ini pemerintah kalurahan kurang aktif dan responsif dalam menyikapi kondisi di lapangan. Penggelontoran anggaran dari pemerintah desa tak kunjung ada di tengah lonjakan kasus yang terjadi. Jumat (16/07/2021) kemarin, para relawan mendatangi kantor kalurahan setempat untuk menyampaikan keluhan sekaligus pernyataan pengunduran diri mereka. Kisruh anggaran penanganan Covid19 ini juga memicu pengunduran diri massal oleh para anggota Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) Pengkol.

Koordinator Relawan Kalurahan Pengkol, Andri Susilo mengatakan, selama masa pandemi ini, relawan penanganan seolah bekerja sendiri tanpa adanya koordinasi dan arahan dari Satgas Penanganan Covid di Kalurahan Pengkol. Saat terjun di lapangan, pemerintah kalurahan dianggap tidak aktif dan kurang perhatian terhadap kondisi yang terjadi. Padahal saat ini, ada puluhan orang warga Pengkol yang positif covid19 dan menjalani isolasi mandiri maupun perawatan di rumah sakit.

“Perhatian terhadap relawan dan masyarakat ini masih sangat kurang. Koordinasi penanganan dalam sebuah kondisi kan seharusnya ada, tapi selama ini nihil. Kami masyarakat justru bekerja sendiri,” ucap Andri.

Sebagai contohnya, di saat puluhan warga positif corona, bahkan beberapa orang diantaranya meninggal dunia, para relawan inilah yang berjibaku melakukan penanganan. Sedangkan dari pemerintah kalurahan tidak ada perhatian dan bahkan jarang turun ke lapangan.

Padahal berkaitan dengan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta perlengkapan-perlengkapan lainnya para relawan selama ini sangat kurang. Sementara pemerintah kalurahan justru menutup mata dan tidak memberikan perlengkapan dan peralatan yang memadahi. Para relawan Pengkol sendiri selama ini mengandalkan bantuan dari pihak lain untuk mendapatkan APD.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Bamuskal Pamong, Sumarno. Menurutnya, pemerintah kalurahan Pengkol kurang aktif dan responsif dalam melakukan penanganan covid19. Beberapa waktu lalu, ada sekitar 3 orang terkonfirmasi positif yang meninggal dunia. Para relawan ini seolah dibiarkan melakukan penanganan tanpa adanya perhatian dari pemerintah Kalurahan.

“Saya sebagai ketua Bamuskal sudah menyampaikan keluh kesah relawan dan masyarakat dalam penanganan covid di wilayah kami. Tapi memang sampai sekarang tidak ada respon dari Pemkal,” kata Sumarno.

“Dengan kondisi seperti ini saya seolah dibenturkan dengan keadaan dan masyarakat. Sebagai ketua Bamuskal namun tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka ke Pemkal. Contohnya saja, APD relawan ini mereka cari bantuan bahkan dari Lurah dari daerah lain pun juga sampai memberikan bantuan. Itu kan memalukan sekali, sementara di Kalurahan kita tidak merespon,” imbuh dia.

Parahnya lagi, ia mengatakan jika sempat ada pamong kalurahan yang menyarankan keluarga jenazah covid19 untuk memberikan dana kepada relawan. Alasannya, dana tersebut akan digunakan untuk pembelian APD dalam pemakaman di kalurahan tersebut dan sebagai bentuk bantuan.

Dengan kondisi ini, Sumarno siap mundur dari jabatan ketua Bamuskal. Sebab ia merasa malu dan tidak bisa bekerja menyampaikan aspirasi masyarakat dan relawan. Pengunduran dirinya masih bersifat lisan, namun nantinya akan ia susul dengan surat pengunduran diri secara resmi. Demikian juga dengan 9 anggota Bamuskal lainnya yang juga telah sepakat untuk mengundurkan diri.

Pemerintah Kalurahan sendiri sebenarnya memiliki kekuatan lantaran memiliki alokasi anggaran dana desa sebesar 8 persen yang diperuntukkan sebagai pencegahan dan penanganan covid19. Sumarno sendiri mengetahui anggaran tersebut sebagian digunakan untuk pembelian sembako dan lainnya. Hanya memang untuk perhatian ke relawan masih sangat kurang bahkan tidak ada.

“Harapannya dengan kondisi ini ada perubahan dari Pemerintah Kalurahan Pengkol dalam penanganan covid19,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Pengkol Margiyanto mengatakan, terdapat anggaran 8 persen atau sebesar 86 juta rupiah dari dana desa yang dianggarkan untuk penanganan covid19. Selama ini anggaran tersebut dialokasikan untuk pembelian paket sembako bagi warga yang melakukan isolasi mandiri. Di samping itu untuk membeli peralatan dan perlengkapan protokol kesehatan.

“Kemudian karena Oktober mendatang akan ada Pilur, maka anggaran yang ada ditambah lagi sebesar 3 persen atau sebesar 26 juta,” jelasnya.

Berkaitan dengan APD, ia mengatakan memang tidak ada alokasi untuk pembelian APD bagi relawan. Sebab Kalurahan tidak menduga jika kondisi akan seperti ini. Pemerintah Kalurahan Pengkol sendiri ia sebut telah mengusulkan pada anggaran perubahan namun masih menunggu persetujuan dari Bamuskal.

Advertisement
Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler