Ciptakan Pilur Jujur dan Bersih, Dinas Awasi Lurah Petahana

Wonosari,(pidjar.com)– Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul telah melakukan pemetaan kerawanan yang dapat terjadi selama tahapan Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak 2026. Salah satu potensi kerawanan yang menjadi pertimbangan dan perhatian khusus adalah kemungkinan adanya lurah petahana yang memanfaatkan sisa masa jabatannya sebelum memasuki cuti untuk mencari simpati masyarakat atau berkampanye. Mengingat pada Pilur tahun ini, masih banyak lurah petahana yang kembali mencalonkan diri, yakni sebanyak 24 incumbent yang bersaing.

Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan DPMKP2KB Gunungkidul, Kriswantoro mengungkapkan, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap potensi penyalahgunaan kegiatan pemerintahan untuk kepentingan kampanye oleh petahana.

Sebagai contohnya pemanfaatan forum-forum kegiatan pemerintah, seperti rapat, sosialisasi, penyaluran bantuan, maupun program pembangunan, sebagai sarana membangun citra dan dukungan politik menjelang Pilur oleh petahana.

“Secara berjenjang pengawasan akan dilakukan mulai dari Tim Pengawas di tingkat kapanewon,” kata Kriswantoro.

Ia menjelaskan, pengawasan tersebut bertujuan memastikan seluruh lurah petahana tetap menjalankan tugas pemerintahan secara netral dan tidak memanfaatkan kewenangan maupun program pemerintah untuk kepentingan pencalonan kembali.

DPMKP2KB Gunungkidul juga tengah menyiapkan langkah preventif berupa Surat Edaran (SE) Bupati yang akan mengatur dan mempertegas larangan pemanfaatan kegiatan pemerintah untuk kepentingan kampanye.

“Rencananya akan dibuat SE Bupati untuk meminimalisir hal-hal seperti itu,” ujarnya.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah daerah belum menemukan indikasi adanya lurah petahana yang memanfaatkan program pemerintah sebagai media kampanye.

“Belum. Yang muncul baru pemasangan foto-foto,” tambahnya.

Keberadaan Surat Edaran Bupati nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur kalurahan sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan agar proses Pilur Serentak 2026 berjalan jujur, adil, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menilai pengawasan terhadap lurah petahana menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga integritas Pilur, mengingat para petahana masih memiliki akses terhadap kegiatan pemerintahan hingga masa cuti dimulai pada 8 September 2026.

Pihaknya menegaskan, agar peserta Pilur untuk dapat menahan diri tidak melakukan kampanye sebelum jadwal yang ditentukan. Adapun untuk jadwal tahapan pilur yaitu 13 Juli sampai 23 Juli masa pendaftaran, 30 Juli sampai 3 Agustus penelitian atau verifikasi data pendaftar. Kemudian penetapan calon lurah dan penentuan nomor urut dilakukan pada 8 September 2026 mendatang.

Selanjutnya, pengumuman calon lurah dilakukan pada 9 September sampai 16 September 2026, deklarasi Pilur damai dilakukan pada 11 September, 20 September sampai 22 September 2026 merupakan masa kampanye. Sedangkan pemungutan suara dijadwalkan pada 26 September 2026 mendatang.

Sebelumnya, DPMKP2KB telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian untuk mengantisipasi potensi gangguan selama seluruh tahapan Pilur berlangsung.

“Untuk kawasan rawan konflik ya di wilayah perbatasan tidak menutup kemungkinan dari daerah lain naik memperkeruh situasi. Antisipasi tentu dilakukan, namum demikian semoga pelaksanaan pilur berjalan aman, lancar, dan kondusif,” tandasnya.