Data Jumlah Warga Miskin Berkurang Namun Penerima Bantuan Tetap Tinggi, Pemkab Bakal Lakukan Pendataan Ulang

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kemiskinan menjadi permasalahan sosial bagi pemerintah yang terus diupayakan dituntaskan dengan berbagai program-program pembangunan dan pemberdayaan. Untuk mendapatkan data yang sesuai sebagai tolak ukur daerah, Pemkab Gunungkidul akan melakukan sinkronisasi data kemiskinan. Sehingga segala program dan kebijakan yang diberlakukan dapat lebih maksimal dalam pelaksanaannya jika mendapatkan data yang tepat dan spesifik serta mengikuti perkembangan.

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi tengah menyoroti data kemiskinan di bumi handayani ini. Pasalnya ia mengklaim jika data yang saat ini ada belumlah sinkron dengan kondisi di lapangan. Terdapat perbedaan antara data pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat terkait kemiskinan. Ia menyebut hal semacam ini mendorong pemerintah untuk lebih jeli lagi dalam melakukan pendataan.

“Bisa dilihat dari penurunan angka kemiskinan yang dilakukan selama beberapa tahun belakangan dan dibandingkan debgan jumlah penerima bantuan sosial. Ada perbedaan yang perlu disinkronkan,” kata Immawan Wahyudi, Selasa (14/05/2019).

Selama beberapa tahun belakangan, Pemkab Gunungkidul berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Gunungkidul. Keberhasilannya pun telah dirasakan terdapat penurunan yang signifikan yang semula kemiskinan lebih dari 20 persen sekarang tinggal sekitar 17 persen saja.

“Harusnya jika kemiskinan turun jumlah penerima bantuan juga turun. Namun justru mengalami kenaikan,” tambahnya.

Ia mencontohkan, dari Basis Data Terpadu jumlah keluarga miskin di Gunungkidul dari Kementerian Sosial yang masih di kisaran 97.277 KK. Kemudian untuk penerima bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai masih tinggi yakni 88.267 KK. Jumlah ini menurut Immawan belum ada tanda-tanda penurunan, padahal program yang diberlakukan sudah cukup optimal.

Dengan demikian, perlu adanya kebijakan yang kuat untuk melakukan perbaikan data sehingga program yang diberlakukan benar-benar tepat sasaran. Immawan berharap dengan adanya program ini, data mengenai kemiskinan di Gunungkidul benar-benar valid dan bisa menjadi acuan pembangunan dan pemberdayaan daerah yang lebih maju lagi.

“Semua perlu tahu dan ada kesadaran atas kemiskinan di Gunungkidul, salah satunya dengan mengoptimalkan pemerintah desa dalam pendataan. Mereka kan yang lebih paham wilayahnya, dengan melibatkan masyarakat sendiri tentu data mengenai kemiskinan jauh lebih valid,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Bappeda Gunungkidul, Sri Suhartanta menambahkan bahwa pihaknya bersama dengan sejumlah jajaran OPD lainnya terus berusaha melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan. Dengan demikian diharapkan data yang ada benar-benar mampu menggambarkan kondisi kabupaten Gunungkidul.

Beberapa waktu lalu, Bappeda dan Dinas Kesehatan Gunungkidul juga tengah menggagas pembentukan standar konsumsi dan pengeluaran pendapatan masyarakat Gunungkidul. Pasalnya tingkat konsumsi masyarakat Gunungkidul tidak hanya mengandalkan jual beli namun memanfaatkan apa yang menjadi hasil bumi. Sehingga hal ini juga berdampak pada salah satu indikator penilaian kemiskinan.