Wonosari,(pidjar.com)–Paguyuban Solidaritas Kepala Desa se Kabupaten Gunungkidul menyayangkan adanya ketidakakuratan data penerima bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak COVID-19 khusus Non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Para kades menilai bahwa data yang turun dari pemerintah pusat tumpang tindih sehingga tidak tepat sasaran. Hal ini tentunya rawan memicu konflik di masyarakat dan nantinya, kesalahan akan ditimpakan kepada pemerintah desa.
Ketua Paguyuban Solidaritas Kepala Desa se Gunungkidul, Heri Yulianto menuturkan, data yang turun saat ini tidaklah tepat sasaran dan saling tumpang tindih. Dirinya menilai, ada misskomunikasi antar lembaga pemerintahan sehingga menyebabkan tidak akuratnya data itu.
“Ada yang sudah dapat PKH dapat lagi bantuan dari beberapa kementrian. Bahkan ada juga PNS, pensiunan yang juga dapat itu. Sedangkan yang benar-benar membutuhkan justru tidak dapat,” kata Heri saat menghadiri audensi di Gedung DPRD Gunungkidul, Rabu (06/05/2020) siang kemarin.
Dalam audensi tersebut juga disampaikan bahwa ada kemungkinan data yang diambil bukanlah data terkini di setiap desa. Sebab, pihak desa juga merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan data tersebut.
“Kita tidak tahu dasar pemberian bantuan itu apa, kriterianya bagaimana,” terang dia.
Lebih lanjut dikatakan, dengan adanya tumpang tindih bantuan tersebut bukan meringankan beban namun justru sebaliknya. Terlebih akan menjadi beban kepala desa dan perangkat yang dituding tidak memperhatikan warganya.
“Dikiranya kami yang menentukan si A si B yang dapat bantuan. Ini juga menjadi beban moral bagi kami (lurah dan perangkat desa),” ungkap pria yang merupakan Lurah Desa Ngloro itu.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kades Pacarejo, Kecamatan Semanu, Suhadi. Pihaknya telah melakukan pencermatan terhadap data yang telah turun itu. Hasilnya setelah dicermati, data yang ada dia sebut sangat carut marut.
“Tumpang tindih, eksekusinya tidak tepat sasaran. Data yang berbasis DTKS masih banyak yang ngawur, ada PNS masuk, keluarga mampu, pensiunan dan lain-lain,” tutur Suhadi.
Pihaknya pun juga merasa tidak dilibatkan dalam penarikan data sehingga bisa sampai ke pusat. Sehingga sangat diharapkan data dapat diperbaiki agar tidak menimbulkan masalah sosial baru di masyarakat.
“Ya itu masalahnya, nyusup sendiri gak koordinasi dengan desa, padahal pesennya tidak boleh tumpang tindih. Akhirnya desa yang jadi tumbal dimaki warga,” kata dia.
Sementara itu, terkait dengan keluhan itu, Kepala Dinas Sosial, Siwi Iriyanti menjelaskan, DTKS merupakan aplikasi kemntrian sosial yang diambil dari pusat data dan informasi. Namun, pihaknya masih bisa merubah data dengan melakukan verifikasi ulang.
“Sumbernya adalah BDT 2015 setiap desa sudah ada SID yang digawangi oleh Bapedda update sejak 2016 aplikasi DTKS itu baru muncul di 2017 akhir. Sehingga pada waktu itu ada aplikasi, kemudian musdes 2018 kami verifikasi kita entri 2019 kami melakukan verifikasi faktual,” terang Siwi.
