Enam Puluh Persen Jalanan di Gunungkidul Dalam Kondisi Rusak

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Masyarakat Gunungkidul khususnya pengguna jalan beberapa waktu terakhir ini banyak mengeluhkan kondisi jalanan di Gunungkidul. Banyak jalan yang terpantau mengalami kerusakan, baik ringan, sedang maupun berat. Tak jarang pula bahwa jalanan tersebut tak lagi layak untuk dilewati lantaran di beberapa bagian aspal sudah mengelupas. Bahkan, tak sedikit pula kondisi jalanan yang rusak tersebut memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kekurangan dana perbaikan dan perawatan disebut menjadi penyebab utama buruknya kondisi jalanan di Gunungkidul. Perawatan dan perbaikan jalanan yang terpantau rusak tak bisa dilakukan secara menyeluruh lantaran keterbatasan dana tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman, sebanyak 60% jalan di Gunungkidul terpantau mengalami kerusakan.

“Kami kekurangan dana yang jumlahnya cukup besar,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Gunungkidul, Eddy Praptono, Jumat (25/05/2018) siang.

Saban tahunnya, DPUPKP hanya mendapatkan dana sebesar 79 miliar dari APBD Gunungkidul. Jumlah ini jauh kata cukup, lantaran estimasinya, untuk melakukan perawatan dan perbaikan jalanan Gunungkidul, idealnya membutuhkan dana sebesar 200 miliar.

“Terpaksa kami harus mengoptimalkan dana yang saat ini sudah ada,” lanjut dia.

Alhasil dengan kekurangan dana yang mencapai lebih dari separuh ini, pihaknya tidak bisa optimal melakukan perbaikan jalan. Di Gunungkidul sendiri, ada kurang lebih jalan sepanjang 1200 kilometer yang menjadi wewenang DPUPKP Gunungkidul lantaran berstatus jalan kabupaten. Dari anggaran yang ada tersebut, perbaikan ke keseluruhan jalur tidak bisa dilakukan.

Eddy mengakui bahwa saat ini, hanya 40% jalan di Gunungkidul yang berstatus baik. Sementara sisanya mengalami kerusakan dalam berbagai kategori.

“60% jalan membutuhkan perbaikan dan perawatan yang intens karena dalam kondisi rusak,” lanjut dia.

Menyadari anggaran yang ada sangat minim, pihak DPUPKP sendiri telah berkali-kali mengajukan penambahan anggaran. Namun hingga saat ini, pengajuan tersebut tak pernah terealisasi mengingat keterbatasan anggaran. Adapun anggaran sebesar 79 miliar tersebut didapatkan dari APBD Gunungkidul serta Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu ada juga Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan target perbaikan jalan oleh pusat tapi menjadi kewenangan daerah. Namun jumlah yang diterima setiap tahun makin menurun di mana pada 2015 mendapatkan Rp48 miliar, menurun pada 2016 menjadi Rp22 miliar, dan tahun 2017 hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp19,5 miliar.

“Sementara tahun 2018 ini kita hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp18 miliar,” urainya.

Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul, Purwanto mengatakan, minimnya dana yang didapat Pemkab Gunungkidul terkait pemeliharaan, perawatan dan perbaikan jalan ini seharusnya tidak lantas dijadikan alasan. Menyadari keuangan daerah yang terbatas, seharusnya bisa diikuti dengan mencari dana terobosan.

"Misalkan pemanfaatan DAK bisa lebih dioptimalkan. Selain itu pembantuan, dana propinsi bahkan hutang berjangka melalui Menkeu jika memang perlu bisa juga dilakukan," ujarnya.

Cara-cara ini menurut Purwanto sah-sah saja. Hal ini lantaran infrastruktur jalan memang sangat penting dalam mendorong kegiatan masyarakat yang mengarah pada berputarnya roda perekonomian. Apalagi saat ini, Gunungkidul tengah getol mengembangkan pariwisata sehingga infrastruktur jalan merupakan bagian tak terpisahkan dalam memberikan fasilitas.

“Kita semua ingin baik warga Gunungkidul maupun wisatawan bisa nyaman ketika berkunjung,” tuntasnya.