Datangi Kantor BPBD, Suharno Sebut Ada Anggota Hingga Pimpinan DPRD Yang Dapat Jatah Proyek Pengadaan Masker

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Proyek pengadaan 200.000 masker oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul senilai Rp 1 miliar mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno. Politisi Partai Nasdem mensinyalir adanya indikasi bahwa proyek tersebut dimainkan oleh sejumlah oknum untuk memperoleh keuntungan.

Kepada pidjar-com-525357.hostingersite.com, Suharno menyebut bahwa dirinya mendapatkan banyak informasi yang memprihatinkan dalam proyek pengadaan masker ini. Menjadi sangat memprihatinkan lantaran proyek semacam ini sebetulnya adalah program sosial dalam rangka penanggulangan bencana wabah yang menyulitkan seluruh kalangan masyarakat.

“Saya mendengar ada oknum di DPRD Gunungkidul yang membagi proyek tersebut, ada anggota ada pimpinan,” kata Suharno ketika mendatangi kantor BPBD Gunungkidul, Senin (11/05/2020).

Salah satu yang membuatnya sangat marah adalah manakala berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa ada oknum yang bahkan meminta jatah pengadaan hingga 100.000 masker. Sementara yang lainnya mendapatkan jatah 10.000 masker.

“Yang 100.000 ini yang cukup melukai hati rakyat atau para penjahit. Ini kan seharusnya jadi rezeki para penjahit, kok malah seperti itu. Saya sedang menelusuri karena kabarnya, dari 100.000, hanya diminta menggarap 70.000 masker,” kesal Suharno.

Dirinya juga mendengar bahwa oknum tersebut mendapat jatah fee dari para pemenang proyek. Hal ini tentunya menjadi tidak etis dan membuka kelonggaran fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat.

“Kondisi seperti ini kita semua harus prihatin dan kepada siapa saja pemangku kebijakan harus hati-hati menggunakan uang rakyat. Kasihan, dalam kondisi seperti ini, rakyat harus diperhatikan jangan malah jadi obyek kesempatan mencari keuntungan,” tandasnya.

Suharno mengkritisi terkait dengan pengadaan proyek yang semula diperuntukan untuk masyarakat lokal Gunungkidul namun pada kenyataanya, tidak semua dikerjakan oleh para penjahit lokal. Sehingga, wacana pemberian pekerjaan bagi masyarakat terdampak menjadi tidak maksimal.

“Dulu kan ini untuk para penjahit lokal, tapi sekarang kan tidak tahu siapa saja yang mengerjakan. Karena sudah ada beberapa CV di situ,” imbuh dia.

Selain itu, ia juga akan mengawasi terkait dengan penyaluran masker kepada masyarakat. Dalam waktu dekat ini dirinya akan mencari informasi ke tengah masyarakat guna memastikan bantuan tersebut sampai kepada masyarakat sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

“Kita juga tidak tahu kan standar secara kesehatan bagaimana. Jangan inspektorat yang memeriksa, paling mereka juga ngintung jumlahnya saja, tapi secara kesehatan bagaimana,” sambungnya.

Hal senada juga di lontarkan oleh aktivis Gunungkidul Melawan Covid-19, Ervan Bambang Dermanto. Dirinya juga mendengar bahwa ada dugaan keterlibatan oknum di DPRD Gunungkidul dalam proyek pengadaan masker. Hal itu sangat disayangkan lantaran dewan akan kehilangan taringnya dalam melakukan pengawasan.

“Di saat banyak orang rela berkorban, menjual apa yang mereka miliki untuk membantu sesama, ini malah katanya ya, ada yang mendapat komisi, miris saya,” papar Ervan.

Ia berharap, Inspektorat hingga bahkan Polres dan Kejari melakukan investigasi maupun audit dalam proyek kemanusiaan ini. Jika memang terjadi penyimpangan dalam proyek pengadaan masker ini, sudah menjadi kewajiban aparat hukum untuk mengambil langkah tegas.

“Instruksi Presiden jelas, jika ada tindak pidana korupsi dana penanganan wabah ini hukumnya jelas. Maka dari itu secepatnya penegak hukum turun gunung selesaikan masalah ini,” ungkap dia.

“Saya sebagai relawan kemanusiaan yang saat ini terus berjuang untuk membantu sesama. Sangat miris membaca dugaan bancakan dalam pengadaan masker sebagai langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, pentingnya mengunakan masker setiap saat dan wajib saat keluar rumah. Jika memang semua akan diam dan berjalan lamban. Saya juga akan kirimkan surat ke KPK, Kejagung bahkan ke Presiden. Ini urusan kemanusiaan jangan sampai disalah gunakan,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Gunungkidul Edy Basuki mengatakan mengatakan pihaknya telah menerima 200 ribu masker dari para rekanan. Ia memastikan bahwa jumlah masker yang diterima itu telah sesuai dengan yang dipesan sebelumnya.

“Sudah kami terima, kami hitung satu per satu sampai dengan 200 ribu masker itu,” kata Edy Basuki ketika ditemui di ruangannya.

Edy menjelaskan, dalam penerimaan masker tersebut, pihaknya juga melakukan pengecekan terhadap jenis kain dan spek. Beberapa masker diakuinya ada yang tidak sesuai dengan spek yang diberikan.

“Spek jenis kainnya katun, tapi katun kan ada macam-macam jenisnya. Saya tidak bisa tahu sendiri jenisnya apa saya dibantu penjahit untuk memeriksa jenis kainnya. Ada beberapa juga yang tidak sesuai dengan ukuran terlalu kecil kita kembalikan,” kata Edy.

Sesuai spek yang ada, masker pengadaan BPBD tersebut memiliki ukuran pinggir 6 cm tengah 12 cm dengan panjang 21 cm. Selain itu masker berwarna gelap di luar dan lapis putih di dalam.

“Ini kan dua lapis, jadi tengah bisa dikasih tisu,” terang dia.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam pengadaan masker ini pihaknya telah mengeluarkan dana sebesar Rp 1 miliar. Adapun anggaran itu, telah dibayarkan terhadap rekanan.

“Sudah kami bayar melalui bank. Anggarannya itu Rp 1 miliar. Kalau muncul Rp 1,17 miliar di anggarannya, itu termasuk pengadaan disinfektan dan posko di setiap desa,” ungkap dia.

Sampai dengan saat ini pihaknya telah mendistribusikan 700 masker di setiap desa. Rencananya setiap desa akan mendapat 1.000 masker namun nantinya akan ada yang lebih dari jumlah rencana.

“Kalau yang penduduknya padat kita berikan lebih. Saat ini saya masih metani (memilah) mana saja desa yang penduduknya banyak,” tutup Edy.