Deteksi Potensi Penyakit Dengan Cepat, Pemkab Bakal Luncurkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Lewat Website Desa

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta sadar akan pentingnya kesehatan. Dengan adanya program ini, diharapkan mampu menyiasati permasalahan akses ke pelayanan kesehatan yang masih sulit dijangkau di beberapa tempat. 

Di Gunungkidul, PIS-PK akan dikembangkan dengan memaksimalkan website desa. Hal ini dinilai lebih mempermudah pemerintah desa untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kesehatan. Dari data tersebut, nantinya bisa dipergunakan untuk mengalokasikan dana desa di bidang bidang kesehatan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Priyanta Madya mengatakan, dana-dana yang ada di desa seperti ADD dan bagi hasil pajak pendapatan yang rata-rata berjumlah 1,55 milyar tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja. Namun juga akan dialokasikan untuk masalah kesehatan.

“Sehingga nantinya perilaku hidup sehat bisa didapatkan sejak dini, sehingga memicu kesadaran terhadap pentingnya kesehatan baik di keluarga maupun masyarakat,” tuturnya, Jumat (06/04/2018).

Dengan program tersebut, juga cukup menguntungkan bagi Puskesmas, dimana pihak kesehatan dapat mengetahui masyarakat yang terserang penyakit. Dengan data yang diperoleh melalui PIS-PK tersebut, Puskesmas pun bisa melakukan jemput bola ke rumah-rumah pasien, sehingga dapat ditangani dengan cepat.

“Nantinya desa dan puskesmas dapat melihat dengan mudah penyakit apa saja yang ada atau berpotensi, sehingga desa dapat mengambil kebijakan yang tepat,” jelas Priyanta.

Meski begitu, ia mengakui untuk mengimplementasikan PIS-PK, pihaknya masih menemui beberapa kendala. Beberapa diantaranya seperti jangkauan yang masih terbatas karena harus mendata rumah tangga satu persatu, puskesmas terkendala Sumber Daya Manusia, serta jaringan internet desa masih belum merata. Oleh karenanya ia pesimis program tersebut dapat berjalan tahun 2018 ini.

“Seperti saat pendataan misalnya, puskesmas kekurangan SDM karena pagi harus tetap melayani masyarakat setelah itu baru dilakukan pendataan. Maka dari itu target kami untuk pendataan yakni 3 tahun. Jika dipaksakan tahun 2018 ini selesai, puskesmas bisa tidak beroperasi,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pemberdayaan Desa Karangwuni, Rongkop, Sunarno mendukung apabila Pemerintah Gunungkidul menerapkan program ini. Pasalanya, sistem tersebut dinilai dapat mendeteksi dengan cepat potensi penyakit yang ada di desanya.

“Kami sangat mendukung, jadi nanti kami dapat mengetahui kebijakan apa yang dapat diprogramkan terkait kesehatan,” ucap dia.