Dianggarkan di APBDes, THR Untuk Kades dan Perangkat Akan Diberikan Pada H-7 Lebaran

Playen,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Tak hanya tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil yang telah disiapkan, THR bagi kepala desa dan perangkatnya juga telah dipersiapkan. Besaran tunjangan ini nampaknya masih harus disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan dari pemerintah desa setempat. Mengenai ketetapan THR untuk perangkat desa sendiri telah dimasukan dalam penggunaan dana APBDes. Dalam waktu dekat, Solidaritas Kepala Desa se Kabupaten Gunungkidul akan menggelar audiensi dengan anggota dewan dan pemerintah kabupaten Gunungkidul untuk membahas detail pemberian THR agar nantinya tidak menyalahi aturan.

Ketua Solidaritas Kepala Desa se Kabupaten Gunungkidul, Sutiyono mengatakan secara menyeluruh, pemerintah desa telah menyiapkan anggaran yang bersumber dari APBDes guna pemberian tunjangan kepada kepala dan perangkat desa. Namun demikian masih ada beberapa evaluasi yang perlu dilakukan oleh pemdes dan pemkab terkait THR.

“Kami akan segera jadwalkan untuk audiensi dengan pemerintah dan anggota dewan untuk membicarakan aspirasi dari desa terkait tunjangan dan beberapa hal lainnya,” kata Sutiyono, Sabtu (11/05/2019).

Lebih lanjut Kades Banyusoca, Kecamatan Playen ini memaparkan, berdasarkan ketetapan yang ada, rencananya THR sendiri akan diberikan oleh Pemdes ke masing-masing perangkat pada H-7 atau sebelum libur lebaran dimulai. Ini dilakukan agar para perangkat desa dan kepala desa dapat menggunakan semaksimal mungkin tunjangan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan dan beberapa hal lainnya dalam rangka menyambut hari raya.

“Harapan kami seperti itu, biar tidak ada beban di kemudian hari dan semua berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya

Ia juga mengutarakan pokok bahasan yang akan disampaikan kepada pemkab dan anggota dewan, dimana yang menjadi utama adalah penghasilan tetap dan tunjangan diberikan secara teratur guna meningkatkan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan perangkat. Besaran tunjangan atau penghasilan dapat disesuaikan dan sumber dananya jelas misalnya dari ADD atau sumber lain.

Selain itu juga untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan ia berharap ke depan akan jauh lebih terperhatikan. Pasalnya sebagai pengabdi dalam menjalankan ketugasannya, memang ada kerawanan dalam perjalanan atau hal-hal lainnya yang selama ini tak terjamin. Selain itu ada beberapa eveluasi lain yang perlu dikaji dan dipecahkan secara bersamaan , sehingga tidak memberatkan satu sama lainnya. Kemudian berjalannya pemerintahan tetap sesuai dengan aturan, menjadikan daerah dan desa yang berdaulat.

“Ini sesuai kondisi di lapangan yang kami rasakan. Dari situ kemudian kami bahas dan hasilnya memang perlu adanya evaluasi sistem serta kinerja,” tutupnya.