Pemerintahan

Distribusi Belum Ada, Program Vaksinasi Untuk Ternak di Gunungkidul Masih Gelap

Diterbitkan

12 bulan yang lalu

pada

23 Juni, 2022

Oleh

Rena Anggabenta

Wonosari, (pidjar.com)–Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunungkidul masih menunggu distribusi vaksin bagi hewan ternak untuk mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Gunungkidul. Hingga saat ini, sudah ada ratusan hewan ternak dinyatakan suspect terjangkit PMK. Puluhan diantaranya bahkan telah dinyatakan positif. Vaksin sendiri akan sangat berguna untuk pencegahan penularan penyakit ini semakin meluas.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunungkidul, Wibawanti Wulandari, mengungkapkan, sejauh ini belum ada informasi terkait distribusi vaksin bagi hewan ternak di Gunungkidul. Pihaknya belum bisa memastikan kapan vaksin akan datang maupun rencana distribusi kepada para peternak di Gunungkidul.

DPKH Gunungkidul sendiri telah mengajukan 150 ribu dosis vaksin untuk hewan ternak di Gunungkidul. Ia berharap dalam waktu dekat ini, kabar perihal distribusi vaksin ke Kabupaten Gunungkidul bisa segera ada. Rerlebih saat ini, telah semakin mendekati hari raya Idul Adha di mana menjadi momentum para peternak dalam menjual hewan miliknya.

Berita Lainnya Peringatan Hari Guru Gunungkidul, Wakil Bupati: Jadi Guru Itu Berat

“Belum ada informasi kapan vaksin untuk Gunungkidul datang. Untuk di DIY yang dapat tahap satu vaksin untuk sapi perah, dan baru di Sleman,” ucapnya, Kamis (23/06/2022).

Ia menambahkan, di tengah belum ada kejelasan distribusi vaksin dari pemerintah, peternak juga belum dapat melakukan vaksinasi secara mandiri. Hal ini memang lantaran vaksinnya belum tersedia. Ketika vaksin sudah ada, pelayanan vaksinasi akan segera dimulai sesuai dengan prioritas.

“Prioritas pertama itu kan sapi perah, kedua itu indukan, terus sapi anakan, dan terakhir sapi potong dewasa,” jelas Wibawanti.

Selain mengajukan vaksin bagi hewan ternak, pihaknya pun telah mengajukan penambahan anggaran untuk pengadaan obat-obatan dan operasional pelaksanaan vaksinasi. Penambahan anggaran sebesar Rp. 500 juta untuk menangani PMK sendiri telah diajukan oleh pihaknya.

Berita Lainnya BUMDes, Jaminan Bagi Pemerintah Desa Saat Dana Desa Tak Lagi Ada

“Sudah kami ajukan, khususnya untuk pengadaan obat-obatan,” imbuhnya.