Connect with us

Pemerintahan

GCW Tuding Ketua Parpol Pengusung Bupati Ikuti Rapat Baperjakat Bahas Rotasi Mutasi

Diterbitkan

pada

BDG

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Rumor mengenai rencana rotasi dan mutasi jabatan tinggi pratama atau eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai bergulir panas. LSM Gunungkidul Corruption Watch (GCW) menuding adanya peran aktif parpol pengusung Bupati dalam penataan pejabat yang dikabarkan akan dilantik dalam waktu dekat ini.

Ketua GCW Dadang Iskandar menuturkan, pihaknya menerima informasi perihal adanya pimpinan partai politik pengusung Bupati Gunungkidul yang sering kali ikut dalam rapat yang membahas tentang rotasi mutasi pejabat. Ia menuding, Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho dan Ketua DPC PKB Gunungkidul, Sutiyo sempat menghadiri rapat bersama anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Gunungkidul.

“Saya mendapatkan informasi perihal para Ketua Parpol pengusung yang justru ikut rapat dengan Baperjakat. Tentunya pasti membahas masalah rotasi dan mutasi dong,” papar Dadang, Rabu (25/08/2021).

Menurut Dadang, ikut campurnya secara langsung kalangan partai politik dalam proses penataan pejabat seperti ini sudah sangat keterlaluan. Bukan menjadi ranah bahwa legislatif atau bahkan partai politik turut ikut dalam rotasi mutasi atau “mengatur” jabatan petinggi pratama di lingkup Pemkab Gunungkidul.

Menjelang rotasi mutasi, pemerintah melakukan assesmen kepada para pejabat esellon II. Akan tetapi, ada sejumlah pejabat yang tidak dilakukan assemen.

“Kalau untuk pembahasan baperjaket tentunya itu internal birokrasi ya yang benar-benar berkompeten. Kalau untuk legislatif tentu tidak etis dan tidak ada aturannya, lha kalau ikut rapat mereka itu sebagai apa?,” tandas dia.

Demi Gunungkidul yang lebih maju dan tentunya lebih sejahtera, kebijakan mutasi dan rotasi ini menjadi sangat krusial. Para pejabat, khususnya dengan kewenangan tinggi seperti pejabat tinggi pratama sendiri seharusnya mengacu pada profesionalisme dan kompetensi mereka. Jangan sampai ada kepala dinas yang menjabat namun tidak sesuai dengan kompetensi mereka, sehingga nantinya hanya akan menjadi boomerang bagi pemerintah.

Berita Lainnya  Anggaran Dipotong, Program Rehabilitasi 4 Puskesmas di Gunungkidul Ditunda

“Ini yang harus diantisipasi, yang mana jangan sampai politik balas budi atau balas dendam. Jangan sampai ada pejabat yang tidak kompeten memimpin dinas hanya karena kedekatan tertentu,” ujarnya.

Menanggapi hal tudingan tersebut, Ketua DPD Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho langsung membantah. Heri mengaku tidak pernah mengikuti rapat bersama dengan Baperjakat. Bahkan, Heri menyebut, sampai dengan sekarang tidak mengetahui siapa saja anggota Baperjakat di kepemimpinan Sunaryanta-Heri Susanto tersebut.

“Tudingan semacam itu silahkan saja, saya tidak perlu menanggapi tudingan seperti itu. Bagi kami, lebih ke profesionalitas sebagai pejabat pelayan masyarakat bukan meminta dilayani,” kata Heri Nugroho saat dihubungi oleh pidjar-com-525357.hostingersite.com.

“Saya sudah dengar tudingan itu sejak kemarin, termasuk dengan kegiatan konferensi pers tadi. Ya itu ndak masalah, Golkar baik-baik saja,” sambungnya.

Dilanjutkan Heri, dirinya memang sering bertemu dengan kalangan eksekutif. Namun demikian, pertemuan tersebut terbatas membahas beberapa hal yang sekiranya perlu dan penting didiskusikan dalam rangka ketugasannya sebagai legislator. Mislanya saja sebagai parpol pengusung diundang Sekda Gunungkidul untuk membicarakan tentang RPJMD. Yang mana partai pengusung kemudian mencermati agar visi misi dan janji politik pada saat kampaye dimasukkan dalam dokumen RPJMD, sehingga dimasukkan dalam payung hukum penyusunan APBD dan lainnya.

Berita Lainnya  Cucu Mantu Ahli Waris Ancam Segel SD Negeri 4 Ngawen, Ratusan Siswa Terancam Tak Bisa Belajar

“Saya atas nama pimpinan parpol pengusung tentu paham mengenai mekanisme. Saya hanya berharap visi misi bupati ini ditindaklanjuti oleh pejabat eksekutif,” ungkap dia.

Ia juga mengatakan jika dalam pertemuan tersebut tidak menyinggung mengenai rotasi mutasi jabatan. Dia hanya mengingatkan agar penempatan pejabat dan lainnya jangan asal suka atau tidak suka. Akan tetapi harus mengedepankan asas profesional. Para pembuat kebijakan harus memastikan betul mana pejabat yang sekiranya berkompeten dan bekerja nyata dan mana yang tidak profesional.

“Semua kembali kepada Bupati yang akan menggunakan kinerjanya,” imbuh Heri.

Rumor yang berkemang di lapangan juga adanya kedekatan partai Golkar dengan salah satu kepala dinas yaitu Irawan Jatmiko. Kepala DPMPT Gunungkidul ini sendiri santer dikabarkan akan menjabat Plt DPUPRKP Gunungkidul. Hal tersebut juga kemudian dibantah oleh Heri Nugroho. Ia menyebut jika ia dekat dengan siapa saja tidak melihat siapapun itu. Sejak kepemimpinan Bupati Badingah, dirinya sudah memiliki teman-teman ASN yang sering ngobrol bareng untuk memajukan Gunungkidul.

“Saya jadi dewan sudah 4 periode jadi sedikit banyak tahu siapa yang memiliki kesungguhan berkarya atau tidak dalam membangun daerah. Golkar dekat dengan siapa saja kok. ASN siap ditempatkan di mana saja yang penting bekerja dan mengabdi melayani rakyat. Sebagai seorang abdi negara jangan nyambi politisi biar tidak gaduh tiap ada penataan,” sambung dia.

Sementara itu Ketua DPD PKB Gunungkidul, Sutiyo juga memberikan bantahan. Ia mengatakan jika dirinya tidak pernah diajak berembuk mengenai mutasi maupun rotasi jabatan di Pemkab Gunungkidul. Sampai dengan saat ini pun, dirinya juga tidak tahu menahu mengenai rencana rotasi dan mutasi tersebut.

Berita Lainnya  Tarif Parkir Gunungkidul Akan Naik Januari 2020

Ia menjelaskan mutasi rotasi jabatan merupakan kewenangan dari Bupati terpilih. Dirinya sebagai salah satu partai pengusung tidak pernah membahas hal semacam itu dengan eksekutif.

“Saya gak pernah bertemu dengan eksekutif Gunungkidul, apalagi jabatan saya kan anggota DPRD DIY, komunikasi saya sudah jauh dengan eksekutif Gunungkidul,” paparnya.

“Yang namanya tudingan ya silahkan saja,” lanjut Sutiyo.

Beberapa waktu lalu dirinya memang pernah bertemu dengan Bupati Gunungkidul dan Sekda Gunungkidul. Namun pada saat itu, pihaknya hanya sekedar membicarakan terkait RPJMD. Hal ini lantaran sebagai partai pengusung bupati, pihaknya harus kosisten dengan visi dan misi ketika kampanye Pilkada.

“Cuma sekali bertemu dengan eksekutif bahas RPJMD. Kalau kapannya sudah agak lama. Sudah lupa kapannya,” terang dia.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Pariwisata2 minggu yang lalu

Masa Angkutan Lebaran 2025, Penumpang KA Bandara Capai 390 Ribu

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2025/03/VID-20250327-WA0011.mp4  Jogja, (pidjar.com) – PT Railink KA Bandara Medan dan Yogyakarta mencatat sebanyak 390.475 ribu masyarakat menggunakan layanan Kereta Api...

bisnis2 minggu yang lalu

Libur Lebaran, Stasiun Yogyakarta Optimalkan Peran Sebagai Stasiun Integrasi Antarmoda

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2025/03/VID-20250327-WA0011.mp4  Jogja,(pidjar.com) – Stasiun Yogyakarta memiliki keunggulan sebagai stasiun integrasi antar moda yang mampu melayani pemudik dan masyarakat untuk berwisata...

bisnis4 minggu yang lalu

Sambut Lebaran 2025, KAI Bandara Beri Diskon Tiket dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2025/03/VID-20250327-WA0011.mp4  Jogja, (pidjar.com) – Dalam rangka menyambut momen Lebaran 2025, PT Railink KAI Bandara di Medan dan Yogyakarta memberikan diskon...

bisnis3 bulan yang lalu

Libur Panjang Isra Mi’raj dan Imlek, 79 Persen Tiket Terjual di Daop 6 Yogyakarta

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2025/03/VID-20250327-WA0011.mp4  Jogja, (pidjar.com)– PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta mencatatkan penjualan tiket kereta api yang signifikan pada libur...

bisnis3 bulan yang lalu

Demi Lancarnya Perjalanan KA, Pusdalopka Rela Tak Ada Libur

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2025/03/VID-20250327-WA0011.mp4  Jogja, (pidjar.com) – Salah satu elemen penting yang memainkan peran strategis dalam menjaga kelancaran operasional kereta api adalah Pusat...

Berita Terpopuler