Pemerintahan
Gunungkidul Pesimis Program Dana Desa Untuk Padat Karya Direalisasikan Tahun Ini
Wonosari,(pidjar.com)–Mulai Januari 2018, pemerintah menetapkan pola baru dalam pemanfaatan dana desa se-Indonesia. Berdasarkan keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo, alokasi dana desa bakal difokuskan ke sektor padat karya.
Namun kebijakan tersebut sepertinya belum bisa diterapkan di Gunungkidul pada tahun ini. Pasalnya, sejumlah desa masih kebingungan dalam melaksanakan program padat karya tunai melalui dana desa.
Permasalahan ini dikeluhkan oleh Kepala Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu Suhadi. Ia mengatakan ada banyak faktor yang menjadi alasan mengapa program Jokowi tersebut baru akan bisa direalisasikan tahun depan. Apabila dipaksakan, maka desa terpaksa harus merubah total postur kegiatan yang ada dalam APBDes.
“Sejujurnya kami akui belum bisa meralisasikan alokasi dana desa untuk program padat karya tahun ini. Kalau dipaksakan tahun ini harus berjalan, nanti akan merusak pola kegiatan yang sudah terstruktur di APBDes,” terangnya, Rabu (28/03/2018).
Apalagi, tambahnya, beberapa kegiatan yang telah dituangkan dalam APBDes sudah mulai berjalan. Oleh sebab itu, apabila program tersebut dirubah, maka harus memulai dari awal seperti pelaksanaan musyawarah desa hingga penyusunan ulang Rencana Kegiatan Pemerintaha Desa (RKPDes).
Kalau ini sampai terjadi, maka pemdes akan bekerja dua kali,” tutur Suhadi.
Selain itu, permasalahan lainnya yakni belum ada aturan resmi dari Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan. Hingga kini, pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbub), mengingat Perbub dijadikan dasar dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang teknis pelaksanaan kegiatan.
“Oleh sebab itu, menurut kami pelaksanaan program padat karya tunai yang bersumber dari dana desa lebih bak dilaksanakan tahun depan, agar pelaksanaannya lebih maksimal dan penyusunannya bisa dilakukan lebih matang,” tutur dia.
Penuturan tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Desa Banyusoco, Sutiyono. Menurutnya, untuk memasukkan program padat karya dinilai cukup sulit karena harus ada program kegiatan yang digeser. Apalagi, proses perubahan tersebut juga tidak mudah karena harus melalui mekanisme musyawarah desa.
“Kita nggak bisa asal ubah. Karena akan ada banyak kegiatan yang harus diubah untuk memenuhi kuota 30% dana desa untuk program padat karya,” keluhnya.
-
Politik3 minggu yang lalu
Suara Jeblok, PDIP Akui Kalah Rekruitmen dan Salah Tunjuk Ketua Bapilu
-
Politik4 minggu yang lalu
Hampir Separuh Incumbent Tumbang, Termasuk Ketua DPRD
-
Politik3 minggu yang lalu
21 Caleg Baru Akan Duduki Kursi DPRD Gunungkidul
-
Sosial3 minggu yang lalu
Beda Hitungan, Jamaah Aolia Gunungkidul Mulai Sholat Tarawih Malam Ini
-
Pendidikan3 minggu yang lalu
Capaian Prestasi SMA Mubammadiyah Al Mujahidin di Olympicad Nasional
-
Peristiwa2 minggu yang lalu
Gunungkidul Dilanda Hujan dan Angin Kencang, Sejumlah Titik Porak Poranda
-
Uncategorized4 minggu yang lalu
Peternak Telur Gelar Rembuk Nasional Demi Menyongsong Panen Jagung 1,9 Ton
-
Pemerintahan4 minggu yang lalu
Waspada, 2 Bulan Terakhir Kasus DBD di Gunungkidul Tembus 280 Penderita, 2 Meninggal Dunia
-
Pariwisata6 hari yang lalu
Menjelajahi Sejumlah Wisata Ekstrem di Kabupaten Gunungkidul yang Patut Dicoba
-
Sosial4 minggu yang lalu
Perduli Layanan Masyarakat, Pengusaha Ini Salurkan 6 Unit Ambulans Untuk Warga Gunungkidul
-
Olahraga4 minggu yang lalu
Targetkan 25 Medali Emas, Pemerintah Janjikan Bonus Untuk Kontingen Popda Gunungkidul
-
Pemerintahan3 minggu yang lalu
Mega Proyek Pembangunan Gedung DPRD Gunungkidul Dilanjutkan Tahun Ini