Investor-investor Kakap Curhat Lamanya Urus Izin, Ini Tanggapan Bupati

Wonosari,(pidjar.com)–Pertumbuhan investasi di Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir ini sangat pesat. Sejumlah investor terus melirik bumi handayani untuk membangun usaha. Namun demikian, yang patut menjadi perhatian adalah perihal perizinan dari sejumlah usaha yang bahkan telah beroperasi.

Seperti misalnya pada dunia pariwisata, dari sekian banyak obyek-obyek wisata yang dikelola oleh investor, baru segelintir saja yang telah memiliki izin resmi. Persoalan semacam ini tentunya bukan perkara yang sepele lantaran berkaitan dengan penegakan regulasi maupun pendapatan daerah.

Rabu (10/03/2021) pagi tadi, sejumlah investor menggelar pertemuan dengan Bupati Gunungkidul, Sunaryanta. Dalam pertemuan ini, sejumlah investor menyampaikan keluh kesah mereka dalam pengurusan izin dan terkait dengan kendala yang dihadapi.

Seperti yang disampaikan oleh perwakilan dari PT Girikarta Propertindo Makmur Abadi, Tari. Perusahaan tempatnya bekerja ini memiliki lahan di Pantai Gesing seluas 18 hektare. Namun hingga saat ini, baru sebagian kecil saja lahan milik perusahaannya status tanahnya telah rampung dibalik nama. Masih ada 12 hektare lahan yang hingga sekarang masih belum bisa untuk dilegalkan statusnya.

“Kami mengeluhkan terkait dengan tumpang tindihnya tata ruang itu. Kami sudah lakukan beberapa kali konsultasi namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut,” papar Tari.

Di sisi lain, pemilik obyek wisata Heha Sky View dan juga Heha Ocean View, Hani mengeluhkan berkaitan proses perizinan. Hani menceritakan pengalamannya ketika mengurus izin saat membuka obyek wisata Heha Ocean View. Hanya untuk mengurus izin saja, ia membutuhkan waktu hingga 3 tahun. Selain itu, dalam proses perizinan tersebut, ia juga harus mengeluarkan dana hingga 2 miliar berkaitan dengan melengkapi dokumen-dokumen peryaratan yang dibutuhkan.

Hani menyebut, untuk pengurusan izin ini, memang ada banyak sekali dokumen yang harus ia lengkapi. Selain itu, ia juga terkendala kurang sinkronnya antara instansi satu dengan instansi yang lainnya.

Menanggapi keluhan para investor kakap ini, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengatakan, dirinya bersama dengan OPD terkait akan berusaha memecahkan permasalahan yang selama ini dikeluhkan. Walau begitu, Bupati anyar Gunungkidul ini juga mengingatkan bahwa perizinan menjadi sebuah hal yang wajib untuk diselesaikan dan dimiliki oleh para investor untuk membangun usaha dan beroperasi di Gunungkidul. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berkaitan dengan tata ruang, dokumen lingkungan, dan bangunan.

“Mereka (investor) maunya cepat. Tapi tidak semudah itu karena semua ada mekanismenya. Makanya semua saya pertemukan agar ada titik temu, semua akan memahami,” kata Sunaryanta.

Berdasarkan pencermatan yang dilakukan, selama ini kendala yang dihadapi oleh investor adalah aturan tata ruang. Untuk itu Bupati sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional maupun Kementerian terkait untuk mencari solusi yang tepat.

“Kembali saya tegaskan, saya tidak akan menutup usaha-usaha yang sudah berdiri di Gunungkidul. Dengan catatan pemilik modal segera melakukan pengurusan perizinan,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala DPMPT Gunungkidul, Irawan Jatmiko menambahkan, berkaitan dengan perizinan dan lainnya, dirinya sudah mengusulkan untuk pembentukan tim percepatan investasi. Di mana tim ini nantinya yang akan menangani dan menjadi layanan konsultasi perizinan yang bisa dimanfaatkan oleh investor-investor yang hendak mengurus izin.

“Tim ini terdiri dari OPD yang terkait seperti misalnya ada DPMPT, DPUPRKP, DLH, Tata Ruang dan lainnya. Nanti ini yang akan melakukan percepatan perizinan dan investasi di Gunungkidul,” ujar Irawan.