fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Pembangunan Rest Area Bedoyo, Pemerintah Kalurahan Dilaporkan ke Kejaksaan

Published

on

Ponjong,(pidjar.com)–Pembangunan rest area di Kalurahan Bedoyo pada tahun 2016 silam ternyata menimbulkan polemik tersendiri di kalangan masyarakat. Meski tahap pertama sudah terselesaikan dan bahkan saat ini telah beroperasi, proyek pembangunan yang menggunakan dana desa tersebut saat ini kembali muncul di permukaan. Sejumlah warga mempermasalahkan dugaan adanya penyelewengan anggaran dalam proyek ini.

Kepada pidjar.com, salah seorang warga Kalurahan Bedoyo yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pihaknya menemukan adanya banyak dugaan penyimpangan dalam pembangunan rest area Bedoyo. Saat itu, pemerintah kalurahan menganggarkan sekitar 600 juta untuk pembangunan. Namun, kemudian dalam perjalanan prosesnya, mendapatkan bantuan dari pihak ketiga.

Bantuan tersebut meliputi alat berat yang digunakan untuk pengurukan dan perataan tanah bakal rest area, serta berupa urug. Namun demikian, disinyalir bantuan itu kemudian tidak diterakan sebagai bantuan atau sumbangan dari pihak lain, melainkan tetap dimasukkan dalam pembiayaan menggunakan anggaran dana desa. Hal inilah yang kemudian dipermasalahkan warga. Bantuan ini menurutnya disinyalir bernilai cukup besar.

“Ada dugaan bahwa pemerintah desa tidak transparan dalam program pembangunan tersebut. Jadi alat berat itu adalah bantuan dari salah satu perusahaan kemudian batu urug juga diberi oleh perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di sini juga,” kata dia.

Dugaan itu semakin kuat manakala perwakilan warga datang ke Kalurahan dan berusaha untuk menanyakan LPJ dan rincian APBDes terkait pembangunan rest area. Akan tetapi, dari pemerintah kalurahan sampai sekarang tidak pernah memberikan dokumen itu.

“Atas dugaan ini, bahkan juga sampai kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Gunungkidul,” imbuhnya.

Pihaknya datang ke Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada medio 11 Februari 2021 silam. Ia juga telah 2 kali menghadiri rapat di kantor kalurahan guna mempertanyakan pertanggungjawaban hal itu, namun pihaknya tak mendapatkan jawaban. Langkah lain juga telah diambil adalah dengan melapor ke BPkal, namun hingga saat ini juga tak kunjung mendapatkan jawaban pasti.

“Dari kejaksaan kemarin bilang akan diperiksa di kantor kalurahan, tapi sampai sekarang saya tidak mendapatkan kabar juga. Kalau dibutuhkan, ada beberapa saksi yang siap kok, dari kalangan warga, juga dari perusahaan yang memberikan sumbangan,” beber dia.

Saat dikonfirmasi, Lurah Bedoyo, Suminto mengungkapkan, Rest Area Bedoyo sendiri digagas oleh pemerintah kalurahan dengan anggaran 606 juta rupiah untuk pembangunan tahap pertama. Direncanakan, rest area ini akan dibangun secara bertahap dan berkelanjutan setiap tahunnya.

Ia mengakui bahwa dalam proses pembangunannya, pemerintah kalurahan mendapatkan banyak bantuan dari sejumlah pihak. Bantuan itu berupa alat berat maupun batu urug.

“Iya memang ada bantuan alat berat dan perataan tanah karena saat itu tanahnya memang bergelombang. Tapi tidak termasuk dalam dana itu, jadi masuk ke sumbangan pihak lain,” kata Lurah.

Dia mengakui terkait dengan rest area itu saat ini belum maksimal. Ke depan pihaknya merencanakan penganggaran kembali untuk pengoptimalan yaitu dibuat layaknya taman terbuka hijau perindang.

“Kalau yang depan (pendopo) itu juga ada program PISEW dari Kapanewon, patung dari TNI,” paparnya.

Disinggung mengenai audit dari inspektorat, ia mengungkapkan saat itu tidak ada temuan dari inspektorat dan tidak ada catatan-catatan khusus. Namun demikian, kita disinggung perihal LPJ, Suminto hanya menjawab singkat.

“Untuk LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) ada, tapi jangan lah,” tutup dia.

Advertisement
Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler