Jadi Kawasan Terparah Terdampak Bencana Kekeringan, Pemdes Tileng Minta Dilibatkan Dalam Distribusi Bantuan Air

Girisubo,(pidjar.com)–Sejumlah wilayah di Kabupaten Gunungkidul merupakan langganan terdampak kekeringan. Ketiadaan sumber air sementara fasilitas dari pemerintah dalam hal ini PDAM masih belum menjangkau, membuat masyarakat di kawasan merah kekeringan tersebut harus pontang-panting dalam memenuhi kebutuhan airnya.

Salah satu wilayah yang mengalami dampak kekeringan paling parah pada tahun 2017 lalu adalah Desa Tileng, Kecamatan Girisubo. Di desa ini, tak ada yang bisa dilakukan oleh warganya selain menggantungkan diri dari membeli air dari mobil tangki swasta. Hal ini tentunya sangat memberatkan warga secara finansial dan beberapa warga diantaranya bahkan harus menjual harta bendanya hanya untuk membeli air. Saat musim kemarau memang telaga yang menjadi sumber air utama warga kering dan tak lagi berisi air.

Kepala Desa Tileng Supriyadi mengungkapkan, bantuan dari pemerintah terkait pemenuhan air di musim kemarau memang sangat dibutuhkan. Dropping air sangat membantu warga masyarakatnya yang memang selalu kesulitan air bersih pada saat musim kemarau.

“Kita sangat mengharap pemerintah bisa memberikan bantuan dropping air ke wilayah Tileng,” kata dia.

Selama ini, memang sudah banyak sekali perhatian dari pemerintah dalam mengantisipasi bencana kekeringan. Namun demikian menurut Supriyadi, pihaknya meminta agar keterlibatan pemerintah desa dalam penyaluran bantuan tersebut lebih dikuatkan. Pasalnya berdasarkan pengalaman tahun lalu, distribusi bantuan seringkali kurang tepat sasaran.

Di satu wilayah yang benar-benar kekeringan tidak mendapatkan jatah bantuan, sementara untuk wilayah yang bisa ditanggulangi sendiri justru mendapatkan bantuan berkali-kali.

“Kasihan untuk daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan,” papar Supriyadi, Kamis (31.05/2018) siang.

Pelibatan pemerintah desa dalam penyaluran bantuan sendiri ditandaskan Supriyadi tak berdasar pada tendensi apapun. Dalam hal ini secara kewilayahan, pemerintah desa tentunya lebih mengetahui pemetaan wilayah kekeringan di Desa Tileng. Dengan adanya keterlibatan maupun rekomendasi, maka hal ini akan mengeliminir potensi bantuan tersebut salah sasaran.

"Ini yang perlu dibenahi. Harusnya ada koordinasi dulu dengan pemerintah desa. Jangan asal droping," imbuhnya.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki menjelaskan, untuk mengoptimalkan bantuan dropping air ke area terdampak kekeringan, pihaknya telah melakukan evaluasi. Kini pihaknya telah memetakan wilayah kekeringan secara lebih detail. Pendataan dilakukan dengan mengambil data lapangan mulai dari desa, padukuhan, jumlah kepala keluarga, hingga jumlah penduduk.

Pihaknya juga telah menunjuk penanggung jawab di masing-masing desa yang bertugas untuk merekomendasikan daerah-daerah mana yang memerlukan bantuan dropping air.

“Dengan adanya penanggung jawab ini, akan mempermudah kerja kami dalam mendistribusikan bantuan, jadi tidak perlu wira-wiri. Kita sekaligus bisa memperkirakan berapa kali akan disuplai air,” bebernya.

Ia mengakui bahwa tahun lalu memang ada sedikit permasalahan dalam pendistribusian bantuan. Hal ini lantaran pihaknya hanya berpatokan pada data desa dan padukuhan sehingga belum mencakup jumlah KK maupun jumlah penduduk.

Terkait dengan kemungkinan ketidakberimbangan jumlah droping air ke sejumlah daerah, pihak ketiga diduga menjadi penyebabnya. Kata Edy pihak ketiga seperti lembaga lain di luar dinas yang berwenang dalam lakukan droping air memang tidak terpantau BPBD.

"Jadi kami mohon jika sudah ada droping di luar dari BPBD maka untuk informasikan ke kami agar tidak tumpang tindih dan bisa disalurkan ke wilayah lain yang lebih membutuhkan," katanya.