Pemerintahan
Jadi Sektor Unggulan, Pemerintah Maksimalkan Potensi Pertanian Gunungkidul






Ponjong,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– Pertanian menjadi salah satu sektor pembangunan prioritas pada tahun 2023 ini. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya agar produksi hasil pertanian di Gunungkidul terus meningkat.
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, mengatakan sekitar 70% penduduk Gunungkidul berprofesi sebagai petani. Hal itu menunjukkan bagaimana pentingnya penguatan di sektor pertanian sebagai sumber perekonomian warga dan daerah. Penguatan di sektor pertanian yang tengah diupayakan yakni penyaluran air ke lahan pertanian serta menjamin ketersediaan pupuk bagi petani.
“Kalau kebutuhan pipanisasi untuk mengalirkan air bisa komunikasi dan mengajukan ke Pemda, selanjutnya kita perjuangkan bersama,” ucapnya saat menghadiri peresmian sumur irigasi di Padukuhan Gedong, Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong.
Dijelaskannya, salah satu sektor yang menjadi kekuatan Gunungkidul ialah pertanian. Menururtnya, petani memiliki peran yang vital dalam keberlangsungan kehidupan khususnya dalam ketahanan pangan. Sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban menguatkan sektor pertanian.
“Pemerintah Daerah mendorong pertanian agar juga menguatkan perekonomian warga, harus ada dukungan sarana dan prasarana,” ujarnya.







Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Rismiyadi, menyebut jika kebutuhan pupuk subsidi bagi petani di Gunungkidul pada tahun ini aman. Dari perhitungan yang dilakukan, kebutuhan pupuk subsidi di Gunungkidul mencapai sekitar 30 ribu ton. Kebutuhan tersebut sudah terakomodir dengan alokasi pupuk subsidi di Gunungkidul pada tahun 2023 ini yang mencapai 35 ribu ton. Sehingga ia berharap agar petani dapat memanfaatkan besarnya alokasi pupuk subsidi di Gunungkidul tahun ini.
“Serapan tahun kemarin masih sisa 10% persen. Nah ini adanya peningkatan alokasi harus dimanfaatkan petani,” terang Rismiyadi.
Dijelaskannya, ketika terdapat petani yang kesulitan menebus pupuk bersubsidi diharapkan agar segera melaporkan petugas terkait. Menurutnya, kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi dapat disebabkan berbagai faktor. Salah satunya ialah kurangnya komunikasi sehingga permintaan dengan stok yang tidak seimbang di lapangan.
“Ada lima pihak yang terlibat dalam pupuk bersubsidi ini. Pertama pemerintah, kedua produsen, ketiga distributor, keempat kios pengecer lengkap, dan kelima ialah petani. Semua itu harus saling berkomunikasi agar pupuk tersalurkan dengan baik,” pungkasnya.