Jagongan Bersama Pemda DIY, Lurah Ngloro Berharap Kalurahan Dapat Akses Dana Keistimewaan untuk Lestarikan Seni dan Budaya

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah Kalurahan Ngloro menyampaikan uneg-uneg kepada Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY. Salah satunya ialah harapan dimana kalurahan dapat mengakses dana keistimewaan. Sehingga nantinya sektor kebudayaan serta kesenian dapat dengan mudah dikembangkan dan dapat tetap lestari ditengah moderenisasi saat ini.

Sebagai informasi, Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY mengadakan kegiatan Jagongan Kalurahan bersama dengan OPD DIY, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul dan Pamong Kalurahan Ngloro pada Jumat (30/04/2021) kemarin. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pemerintah kalurahan.

Lurah Ngloro, Heri Yuliyanto mengatakan ada banyak hal di wilayahnya yang belum tergarap dengan maksimal. Misalnya saja seni budaya, pariwisata, bahkan infrastrutur belum semuanya optimal. Maka dari itu pemerintah Kalurahan berharap adanya kebijakan khusus dari Pemda DIY agar potensi ini dapat dimaksimalka.

Ia mengatakan, bahwa banyak lurah yang berharap Kalurahan dapat mengakses Dana Keistimewaan sebagai akses untuk lebih mempermudah dalam mengarap sektor kesenian dan kebudayaan. Dengan demikian, meski jaman semakin modern kedua hal itu diharapkan tetap lestari diberbagai kalangan.

“Prinsip gotong royong dan pemberdayaan melalui Dana Keistimewaan yang kami harapkan. Sebab saat ini nomenklaturnya sudah berubah, harapan kami Kalurahan bisa mengakses anggaran tersebut,” ucap Heri Yuliyanto.

Salah seorang warga Ngloro, Yuli mengatakan dengan adanya pertemuan ini dirnya berharap apa yang disampaikan oleh masyarakat dan Lurah bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah DIY. Sehingga nantinya pemberdayaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat untuk lebih maju kembali.

“Harapannya ya semoga Kalurahan bisa mengakses Danais lewat program yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu kan nanti ada pemberdayaan dan masyarakat merasakan dampaknya,” ucap Yuli.

Dalan kesempatan ini selain mengutarakan beberapa harapan juha dilakukan penyerahan penghargaan untuk 11 Kepala Keluarga (KK) di Kalurahan Ngloro sebagai peserta graduasi mandiri atau mengundurkan diri dari peserta bantuan pemerintah PKH tanpa adanya paksaan.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY, KPH Yudhonegoro mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk penjaringan aspirasi baik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun situasi sosial kemasyarakatan.

“Silaturahmi dan penjaringan aspirasi. Jadi tahu kondisi di daerah itu bagaimana. Kegiatan ini rutin diadakan menyasar Kabupaten dan Kota di DIY,” ucapnya.

Melihat 11 KK di Kalurahan Ngloro mengundurkan diri dari kepesertaan penerimaan bantuan, KPH Yudhonegoro mengapresiasi hal tersebut. Hal itu menjadi contoh bagi warga lain, bahwa yang ekonominya telah membaik memilih untuk mengundurkan diri dari penerimaan bantuan.