Jelang Kampanye Pilkades Serentak, Pemerintah dan Polisi Lakukan Langkah Antisipasi

Wonosari,(Pidjar.com)–Beberapa tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) telah dilalui. Mulai Minggu (07/10/2018) hingga Selasa mendatang, dijadwalkan para calon kepala desa masuk dalam tahapan kampanye. Pemerintah daerah dan kepolisian pun semakin ketat melakukan pengawasan dan pendampingan di sejumlah desa agar kondisinya tetap kondusif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sudjoko mengklaim persiapan menyongsong pesta demokrasi tingkat desa telah hampir selesai. Mendekati masa kampanye ini, pemerintah tinggal melakukan pengecekan seperti pencetakan surat suara, TPS, dan melakukan pengawasan ketat.

Sujoko tidak memungkiri jika persaingan antar kandidat tentunya telah terlihat sejak jauh-jauh hari. Dirinya pun menghimbau pada para calon kepala desa untuk tetap menjaga suasana kondusif di wilayahnya. Sehingga tidak terjadi konflik atau kericuhan yang menyebabkan perpecahan antar warga.

“Kami pantau melalui petugas di kecamatan dan desa. Harus diperhatikan pula plot-plot tempat yang bisa digunakan untuk berkampaye,” kata Sudjoko, Jumat (05/10/2018).

Lebih lanjut, dalam proses kampanye tersebut Sudjoko juga meminta keaktifan masyarakat. Jika sekiranya melanggar kode etik atau ditumpangi dengan kepentingan parta, harus segera melapor kepada pihak yang berwajib. Pemerintah atau aparat kepolisian akan sigap dalam melakukan pemrosesan. Dirinya juga meminta kepada calon kades yang kalah untuk menerima dengan lapang dada. Bagi mereka yang menang tentu harus menunjukkan sikap pemimpin yang pengayom dan bijaksana.

“Harus saling menerima. Kalau yang menang ya tanggungjawab. Kinerjanya harus baik sesuai dengan yang diumumkan pada masyarakat. Jangan sampai tidak sesuai. Kinerja baik akan menuai hasil yang maksimal juga,” papar Sudjoko..

Bedasarkan data yang telah dikantongi, pemerintah dan kepolisian melakukan pengawasan ketat bagi daerah-daerah di wilayah perbatasan. Khususnya zona utara yang berdekatan dengan kabupaten Klaten dan lainnya, hal itu karena bukan tidak mungkin berpotensi ditumpanginya kepentingan-kepentingan lainnya.

Kemudian pemerintah juga melakukan pemetaan daerah rawan bedasarkan jumlah calon kepala desa yang ikut dalam pemilihan. Misalnya saja di Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari dengan 6 kandidat, Desa Watugajah dengan 5 kandidat, dan Desa Siraman, Kecamatan Wonosari dengan 5 calon. Kemudian kades-kades yang semula menjabat dan kembali mencalonkan diri juga dilakukan pengawasan yang ketat pula.

“Langkah ini kami ambil untuk menjaga kondisi daerah. Pilkades tahun 2018 ini hampir berdekatan dengan Pileg dan Pilpres tentu ada kerawanan yang berbeda. Jangan sampain ditumpangi dengan partai,” tambah dia.

Terpisah, Kapolres Gunungkidul, AKBP Ahmad Fuady mengatakan dalam proses pemungutan suara Pilkades serentak ini pihaknya menerjunkan 600 personil yang disebar di 30 desa. Namun demikian, sejak awal penetapan daftar calon kepala desa tetap, dari kepolisian telah berupaya melakukan pengawasan yang maksimal. Beberapa permasalahan ringan dan kesalahpahaman telah mampu dilakukan upaya mediasi di tingkat Polsek dan kecamatan.

Dicontohkan dengan insiden di Desa Jetis, Kecamatan Saptosari beberapa waktu lalu yang berkaitan dengan pengajian malam 1 Suro yang disinyalir berbau kampanye. Namun setelah dilakukan penelusuran, tidak berkaitan dengan menjelang pilkades dan kampaye. Ratusan personil yang disebar tersebut tentunya masing-masing desa berbeda jumlahnya.

“Kalau daerah aman, satu anggota polisi saja cukup. Kalau yang daerah rawan satu, rawan dua ya harus diperhitungkan kembali. Langkah antisipasi terus kami lakukan,” ucap Ahmad Faudy.

Pengawasan-pengawasan menjelang masa kampanye dan pemungutan suara ini, pemerintah dan kepolisian terus melakukan koordinasi yang intensif. Jika sekiranya menyimpang bukan tidak mungkin acara yang diadakan akan dilakukan pembubaran, demi menjaga kondisi daerah yang kondusif. (Arista)