Jelang Pilkades Serentak, Pemerintah Mulai Lakukan Pengawasan

Wonosari, (pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak akan segera berlangsung bulan Oktober 2019 mendatang. Berbagai tahapan telah dilalui oleh para bakal calon kades, pemerintah daerah maupun aparat keamanan. Jelang pilkades serentak ini tentunya aroma persaingan semakin dapat dirasakan dan rawan akan terjadinya konflik.

Mengantisipasi terjadinya hal itu, baik dari pemerintah desa, kecamatan, pemerintah daerah dan TNI Polri sepakat untuk bersinergitas dalam mengantisipasi terjadinya konflik yang dapat terjadi. Setelah beberapa waktu lalu telah dilakukan pendaftaran dan verifikasi data, 3 September mendatang akan segera dilakukan penetapan calon kepala desa.

"Tanggal 3 September mendatang telah ditetapkan siapa yang akan maju ke pilkades serentak. Tentunya bendera calon akan dikibarkan mulai dari situlah kami mulai pengawasan dan pengamanan," kata Kapolres Gunungkidul AKBP Ahmad Fuady , Kamis (30/08/2018) saat rapat koordinasi.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya juga akan berdampak pada proses pilkades. Di mana media sosial dipilih oleh para calon untuk melakukan kampanye. Pengawasan ketat tentunya harus lebih dilakukan, lantaran bukan tidak mungkin media sosial justru akan ramai. Selain itu, personil kepolisian juga akan diterjunkan dalam pengawasan dari awal hingga akhir.

Menurut AKBP Ahmad Fuady, getaran persaingan sudah mulai dapat dirasakan. Mulai dari ancaman, imtimidasi atau bahkan hingga teror pelemparan. Hal tersebut sudah terbukti dari beberapa waktu lalu terdapat salah satu bakal calon kades yang mendapat perlakuan pelemparan. Maka dari itu, dari sekarang aparat keamanan telah melakukan pengawasan dan pengamana yang ketat.

"Jangan sampai ada kejadian semacam itu kembali. Perlu adanya deklarasi damai yang dilakukan agar kondusifitas wilayah tetap terjaga,"imbuhnya.

"Money politik juga perlu diwaspadai. Kami akan segera lakukan pemetaan daerah kerawanan, nantinya akan kami bagi menjadi 3 zona," tambahnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sudjoko menjelaskan pihaknya menganggarkan dana sebesar 2,3 milyar yang bersumber dari APBD Gunungkidul. Nantinya dana tersebut akan digunakan sebagai stimulan dari masing-masing desa. Sedikitnya 30 juta hingga 50 juta akan dikucurkan ke masing-masing desa, sesuai dendan kebutuhan di lokasi.

"Ada 30 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades serentak yang tersebar di 16 kecamatan yang ada," ucap dia.

Adapun 2 kecamatan yang tidak menyelenggarakan Pilkades serentak yakni Tepus dan Girisubo. Kecamatan Playen sendiri menjadi daerah yang desanya paling banyak yang melakukan Pilkades seperti di Ngawu, Ngunut, Bandung, Dengok dan Logandeng. Sementara untuk Kecamatan Saptosari terdapat 4 desa yang melaksanakan pilkades serentak. Rencananya, pemungutan suara akan dilakukan pada 13 Oktober mendatang. Dari masing-masing desa memiliki minimal 2 hingga 5 bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri sampai batas waktu terakhir.