Kemiskinan Melejit di Masa Pandemi, Ini 3 Rencana Prioritas Program Kerja Pemerintah

Tepus, (pidjar.com)–Seluruh Kebijakan Strategi dan Program Kegiatan pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 akan terfokuskan pada Pemantapan Pembangunan sosial ekonomi, sektor pariwisata, dan pembangunan infrastruktur. Pemulihan perekonomian masyarakat yang terhantam pandemi sejak 2 tahun terakhir ini menjadi tugas berat bagi pemerintah.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih dalam Rapat Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 di Joglo Jogo Segoro, Sundak, Tepus pada Rabu (12/01/2022) kemarin.

“Rencana kerja pemerintah Derah Gunungkidul tahun 2023 disusun dengan memperhatikan evaluasi target dan capaian tahun 2021, karena pandemi Covid kemarin membuat banyak program yang belum terealisasikan,” kata Endah.

Endah mengungkapkan, program pembangunan di kabupaten Gunungkidul tahun 2023 ada 8 sektor yang disoroti oleh kalangan DPRD Gunungkidul. Hal ini kemudian menjadi pokok-pokok pikiran yang dipaparkan. Namun menurutnya, ada tiga hal diantaranya akan menjadi fokus utama yaitu pemantapan pembangunan sosial ekonomi, pariwisata dan juga infrastruktur.

“Prioritas yang kita soroti ada tiga hal, yaitu pemulihan ekonomi, infrastruktur dan pariwisata,” ucapnya.

Menurut Endah, rencana kerja merupakan milik pemerintah daerah. Pihaknya sebagai legislatif hanya melaksanakan tugas fungsi pengawasan. Adapun rencana kerja dalam persiapan pembahasan APBD akan disepakati bersama dengan DPRD nantinya.

“Pasti kita bahas dulu melalui komisi-komisi, kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apa yang menjadi prioritas-prioritas itu yang kita utamakan untuk terbiayai lebih dulu,” urai dia.

Dinamika dampak sosial ekonomi masyarakat akibat dari pandemi Covid-19 juga menjadi perhatian. Oleh sebab itu pemulihan ekonomi menjadi salah satu fokus yang dipaparkan oleh DPRD Gunungkidul. Demi memulihkan ekonomi pastinya perlu juga dorongan dan upaya salah satunya adalah menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun untuk menaikkan PAD sendiri, Endah mengatakan memerlukan beberapa dorongan seperti melakukan inovasi dan terobosan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan menemukan sumber pendapatan baru. Kemudian ada juga peningkatan kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

“Inventarisasi pemetaan dan peningkatan kualitas, mengevaluasi regulasi daerah, kemudian meningkatkan integritas dan kapasitas SDM, dan yang lainnya,” imbuh Endah.

Sementara itu Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto dalam rapat yang sama pula menyinggung mengenai angka kemiskinan kabupaten Gunungkidul yang tahun kemarin mengalami kenaikan menjadi 17,69 persen. Menurut Heri itu juga menjadi salah satu PR yang harus mendapatkan penanganan khusus. Adapun mengentaskan kasus kemiskinan adalah salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian yang terkena dampak Covid-19.

“Menyasar prioritas mendesak, dalam jangka satu tahun angka kemiskinan dapat diturunkan, kita juga berupaya untuk mengentaskan kemiskinan,” Kata Heri di Acara yang sama.

Dirinya berharap selanjutnya dapat dilakukan pemetaan data menyeluruh. Sehingga kategori garis kemiskinan dapat dientaskan. Garda terdepan pembangunan menurutnya adalah pada pemerintah kalurahan yang mempunyai tanggung jawab dan mempunyai pemetaan data sehingga berikutnya dapat menyelesaikan masalah dengan terarah.