Ketahanan Pangan Jadi Program Prioritas di Tahun 2021

Wonosari,(pidjar.com)–Kabupaten Gunungkidul produktivitas dari sektor pertanian yang cukup besar. Bahkan selalu surplus untuk memenuhi kebutuhan daerah. Di tengah pandemi covid-19 ketahanan pangan perlu ditingkatkan kembali untuk mengantisipasi dampak terburuk. Untuk itu pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggagas sektor ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas program di tahun 2021.

Kepala Bappeda Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan, selama ini produktifitas pertanian di Gunungkidul selalu surplus. Petani sendiri terus ditingkatkan kemampuannya, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sendiri maupun daerah tetap terjaga. Dalam Rancangan APBD 2021, sektor ketahanan pangan menjadi program unggulan pemerintah. Arahnya nanti, akan ada peningkatan produksi dari sektor pertanian, akses dan distribusi pangan.

Selain itu, juga diupayakan penganekaragaman pangan lokal, pemberian fasilitas bantuan cadangan pangan daerah. Kemudian juga dukungan sarana produksi pertanian dan mendorong masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan pangan lestari. Menurutnya, pangan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Ia menyebut, bahwa pemulihan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, dan kesehatan harus berjalan beriringan dan seimbang. Untuk itu program-program di tahun 2021 mulai digagas oleh pemerintah.

“Selain program-program itu kita juga upayakan memperbaiki status desa yang masih rawan pangan. Gunungkidul masih memiliki 1 desa (kalurahan) yang statusnya rawan yaitu Kalurahan Tegalrejo, Kapanewon Gedangsari,” ujar Sri Suhartanta, Jumat (02/10/2020).

Di masa seperti sekarang ini, ketahanan pangan sangat perlu diperhatikan. Namun beruntung, baik tanaman pangan, ternak, hortikultura dan perkebunan untuk produktivitasnya cukup besar dan masih mampu mencukupi kebutuhan.

Adapun pada Kamis (01/10/2020) kemarin, Bupati Gunungkidul menyerahkan draf RAPBD 2021. Untuk tema sendiri ada perubahan dari rencana awal. Dalam penjabarannya program prioritas yang meliputi pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan; pemulihan kehidupan sosial dan penanggulangan kemiskinan; peningkatan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan. Selain itu ada juga tentang pemulihan infrastruktur dasar dan peningkatan pengelolaan bencana.

“Penanganan-penanganan itulah yang menjadi fokus kami termasuk dengan reformasi birokrasi,” sambung Badingah.

Pandemi corona berdampak terhadap anggaran yang dimiliki oleh pemkab. Badingah juga tidak menampik kondisi anggaran yang dimiliki sangat bergantung dengan transfer dari pemerintah. Nantinya rancangan dan draf itu akan dilakukan bersama dengan anggota dewan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno mengatakan, badan anggaran sudah menerima dan melakukan koordinasi berkaitan dengan RAPBD 2020. Oleh karenanya, banggar meminta kepada komisi untuk melakukan pencermatan terhadap RAPBD dengan mitra OPD di lingkup pemkab Gunungkidul.

“Pembahasan harus sudah selesai paling lambat sebelum akhir November sehingga bisa terhindar dari sanksi,” kata Suharno.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati, salah satunya berkaitan dengan penanganan dampak ekonomi terutama agar dunia usaha tetap berjalan, penyediaan jaringan pengamanan sosial serta ketersediaan alokasi anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru.