Kritikan Pedas Langkah DPRD Tunda Hibah Lahan Untuk UNY, Aktifis Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Permainan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Penundaan atas persetujuan hibah tanah guna pembangunan gedung UNY di wilayah Kecamatan Semanu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul menuai kritik pedas dari aktifis Jejaring Rakyat Mandiri (Jerami), Rino Caroko. Ia menyebut, alasan belum terjadinya pembahasan dengan DPRD adalah sebuah langkah mundur. Rino bahkan menyebut bahwa patut diduga ada indikasi mempersulit yang dilakukan oleh para wakil rakyat ini terhadap perkembangan pendidikan di Gunungkidul.

“Sudahlah dewan tidak usah menunda lagi, toh dewan bisa membaca MoUnya tanpa harus meminta untuk duduk kembali membahas dari awal karena itu akan memakan waktu dan anggaran. Cukup baca dokumennya saja,” ketus Rino, Sabtu (06/07/2019).

Rino menjelaskan, langkah dewan dalam mengunda persetujuan terhadap hibah tanah sendiri saat ini menjadi kurang pas. Terlebih wacana pembangunan gedung UNY sendiri sudah mencuat sejak lama dan kabarnya pun telah santer beredar di masyarakat.

“Sudah jelas bahwa akan ada pemberiaan hibah untuk pendidikan. Fungsi dewan cukup melakukan kontrol dan evaluasi perjalanannya. Ya bisa juga mereka ingin dilibatkan atas dasar motivasi tertentu,” katanya sembari tersenyum.

Secara logis, menurut Rino, seharusnya protes atau tidak adanya persetujuan tersebut disampaikan sejak awal, dan bukan seperti yang sekarang terjadi di mana protes bahkan keputusan penundaan ketika proses sudah berjalan. Ia juga menjadi curiga lantaran keputusan yang diambil dewan ini sudah mepet dengan purna tugas mereka sebagai wakil rakyat.

“Misalkan protes kenapa tidak dari awal. Ini sudah mulai jalan baru protes. Itupun diakhir jabatan sebagai anggota dewan, ini lucu gitu looooh,” imbuhnya.

Rino berharap proses pembangunan gedung UNY dapat berjalan dengan lancar. Ia juga menilai adanya ganjalan seperti yang dilakukan DPRD dengan menunda persetujuan hibah ini tidak berdampak buruk pada kemajuan Gunungkidul di sektor lainnya. Penundaan yang dilakukan oleh DPRD Gunungkidul ini bisa menjadi preseden buruk terhadap iklim investasi di Gunungkidul. Selama ini, telah ada banyak investor dan kalangan pengusaha yang mengeluhkan lamban dan sulitnya mengurus perizinan di Gunungkidul.

“Semoga berjalan lancar tidak ada ganjalan dari pihak manapun serta tidak ada permainan dalam proses pembangunan. Karena ini bisa jadi mempertaruhkan citra Gunungkidul, bagaimana tidak, kalau institusi pendidikan saja dijegal, apalagi yang ada kaitannya dengan perusahaan,” urai aktifis yang memang terkenal ceplas-ceplos ini.

Ia menilai dengan adanya pembangunan kampus baru di Gunungkidul akan banyak berdampak positif. Selain mengangkat Gunungkidul menjadi bagian dari penyangga DIY sebagai kota pelajar, tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat Gunungkidul khususnya yang tinggal di sekitar kampus jika sudah mulai beroperasi.

“Kalau ada kampus, nanti perputaran uang di sekitar wilayah itu akan meningkat. Tentu saja berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” terang dia.

Sebagaimana diketahui, pada Rabu (03/07/2019) kemarin saat diadakan rapat paripurna antara DPRD Gunungkidul dengan Pemkab Gunungkidul menghasilkan beberapa keputusan. Pihak legislatif melakukan penundaan terhadap persetujuan hibah tanah aset daerah tersebut kepada UNY.

Alasan penundaan persetujuan tersebut lantaran terdapat prosedur yang dianggap dilupakan oleh Pemkab. Di mana selama ini dari legislatif belum pernah dimintai pendapat ataupun pembahasan atas rencana ini.