Lantik 30 Kades Anyar, Bupati Pesan Hati-hati Gunakan Dana Desa

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Sebanyak 30 Kepala Desa yang terpilih dalam pesta demokrasi Pilkades serentak pada Oktober lalu resmi dilantik oleh Bupati Gunungkidul pada Senin (26/11/2018) pagi tadi. Sejumlah evaluasi mengenai kinerja kepala desa juga disampaikan bupati kepada para Kades yang dilantik agar nantinya ketugasan dapat berjalan lancar dan berdaya guna kepada masyarakat.

Ditemui usai acara, Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos menekankan kepada masing-masing kepala desa untuk memiliki komitmen yang kuat dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sehingga segala program yang menyasar pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Transparansi dalam menjalankan ketugasan juga ditekankan. Diharapkan tidak ada perkara yang dapat menjerat saat melaksanakan ketugasan karena kurangnya keterbukaan dari kepala desa terpilih. Beberapa persoalan yang menyeret sejumlah kepala desa di berbagai wilayah diharapkan menjadi pembelajaran dan cambuk agar hal semacam itu justru tidak ditiru atau bahkan menjadi acuan.

“Dinamika pergerakan ekomomi daerah dan kecerdasan masyarakat semakin meningkat, sehingga diharapkan kepala desa mampu mengayomi masyarakat dan benar-benar mendedikasikan dirinya untuk perubahan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Badingah.

Badingah juga menyoroti terkait penggunaan dana desa. Transparansi dan akuntabilitas perlu dipahamkan kembali pada masing-masing kepala desa agar nantinya tidak ada penyimpangan yang terjadi. Masyarakat pun diminta untuk lebih proaktif dalam pengawalan dan pengawasan, mulai dari awal perencanaan hingga pada akhirnya ada audit dan peninjauan secara langsung.

Peran ini sangatlah penting, masyarakatlah yang memiliki tugas berat dalam pengawasan dan pengawalan ini. Dari pemerintah daerah pun juga tidak luput dari tugas ini. Pendampingan sejak awal juga terus dilakukan. Pasalnya penggunaan dana desa ini seperti yang diketahui sangatlah krusial dan tingkat kerawanannya cukup tinggi.

“Kalau semua sadar dengan ketugasan dan peran masing-masing tentu akan lebih enak. Segala macam program yang ada dapat tersalurkan sesuai dengan yang membutuhkan. Sehingga kemudian pemberdayaan serta pembangunan lancar dan berdampak pada kesejahteraannya yang diidamkan tanpa ada permasalahan yang timbul dan menyebabkan kerugian,” imbuh dia.

Badingah mengklaim pada pelaksanaan Pilkades serentak beberapa waktu lalu hingga proses pelantikan berjalan sesuai aturan dan cukup bagus. Dirinya tidak menampik memang jika ada kabar yang berkaitan dengan adanya aduan dari salah satu calon Kepala Desa Siraman. Namun demikian, ia menyerahkan pada instansi terkait untuk proses penyelesaiannya.

“Aman dan bagus kok. Untuk itu (problem) kita tunggu hasilnya saja,” ucapnya sembari berlalu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sudjoko memaparkan jika adanya aduan dari salah satu calon kepala desa Siraman telah ia tindak lanjuti beberapa waktu lalu. Pada awal November lalu pihaknya telah melakukan kroscek dan meminta klarifikasi dari pihak panitia. Selanjutnya koordinasi terkait permasalahan adanya 2 warga yang tidak masuk DPT namun bisa ikut mencoblos telah dilakukan.

“Rabu (21/11/2018) kemarin sudah dilakukan koordinasi mediasi dengan semua unsur, mulai dari jajaran kami, BPD, Pj Kades, BPD, pihak pengadu, serta panitia,” ucap dia.

Dalam rapat mediasi tersebut, permasalahan terus dibicarakan namun belum ada jawaban dari pengadu (calon kepala desa) akankah tetap dibawa ke ranah tingkat lanjutan atau stop dimediasi. Perlu adanya pertimbangan yang matang, mengingat ini ads kepentingan yang lebih besar yakni berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.

“Belum ada jawaban, masih kami tunggu. Ya kalau naik proses lanjutan perlu dipertimbangkan lagi to. Kalau kami dari dinas ya menginginkan adem ayem stop sampai disini, biar semua berjalan lancar,” tutur dia.

Terpisah, salah seorang Kepala Desa Kepek, Saptosari terlantik, Suhut mengatakan, setelah pelantikan dan aktif kembali di pemerintahan desa, beberapa langkah kinerja untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas masyarakatnya akan segera ia gulirkan. Gebrakan baru nampaknya akan diterapkan namun tanpa menyalahi aturan. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

“Akan kami teruskan kinerja yang dulu. Jika. Ada evaluasi pada kinerja terdahulu tentu kami perbaiki,” ucap dia.