Pemerintahan
Limbah Oli Masuk Kategori Berbahaya, 20% Bengkel di Gunungkidul Belum Urus Izin
Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Limbah oli masuk pada kategori limbah B3 non medis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, limbah B3 adalah sisa usaha yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang mana dikarenakan sifat dan konsentrasinya dapat mencemarkan serta merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Adapun salah satu contoh limbah B3 ialah pembuangan oli.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul, Aris Suryanto memaparkan, di Gunungkidul hingga saat ini, tidak ada lokasi pendaur ulang limbah oli. Adapun sebelum mengurus bengkel, pengusaha harus mengajukan izin kepada DPMPT (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu) Gunungkidul dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau izin lingkungan bagi yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pengamatan Lingkungan (UKL-UPL). Dokumen persyaratan ini nantinya tergantung pada luasan bengkel yang akan dibangun. Dalam izin SPPL dan UKP UPL, juga diharuskan untuk menjabarkan secara rinci bagaimana limbah bengkel berupa oli yang akan dikelola.
“Jika izin-izin tersebut sudah tercukupi, seorang pengusaha sudah bisa membuka bengkel,” ungkap Aris, Senin (15/03/2021).
Aris menambahkan, hingga saat ini, belum semua bengkel di Gunungkidul berizin. Ia menyebut baru sekitar 80% yang sudah berizin. Artinya di bengkel-bengkel berizin itu, upaya untuk pembuangan limbah oli sudah jelas.
“Mereka sudah melakukan penampungan dengan baik, tidak mencemari lingkungan,” kata Aris.
Dikatakan Aris, sejauh ini DLH terus melakukan monitoring terhadap bengkel yang belum mengurus perizinan. Agar nantinya bagaimana pengelolaan limbah oli ini jelas sehingga tidak mencemari lingkungan.
“Kalau untuk mencemari seperti sungai itu kami belum mendapatkan laporan, hanya saja ada beberapa yang tercecer di jalan dan membuat licin,” paparnya.
Seusai ditampung, oli-oli bekas ini nantinya diambil oleh pengepul untuk didaur ulang. Namun pihaknya belum secara pasti mengetahui bagaimana proses daur ulangnya.
“Jadi karena di Gunungkidul ini tidak ada pendaur ulang, kami kurang tahu olinya tersebut didaur ulang dan dijadikan apa,” jelas Aris.
Sementara itu, Kepala DPMPT Gunungkidul Irawan Jatmiko menambahkan, untuk mengeluarkan izin usaha, harus ada dokumen lingkungan SPPL atau UKL UPL. Upaya ini penting untuk memastikan bagaimana pengusaha pengelolaan limbah.
“Mereka punya komitmen yang dituangkan di SPPL UKL/UPL, nanti DLH yang mengarahkan,” tandas Irawan.
-
Uncategorized4 minggu yang laluDerita Suami Pasien Bersalin RSUD Wonosari, Bayi Meninggal, Luka Bekas Operasi Istri Bernanah Berbulan-bulan
-
Budaya4 minggu yang laluTradisi Bukaan Kyai Cupu Panjolo, Berikut Simbol-simbol yang Muncul
-
Uncategorized4 minggu yang laluTak Ada Sengketa Pilur, Lurah Terpilih Bakal Dilantik 26 November
-
Uncategorized3 minggu yang laluDiduga Bermuatan Solar Ilegal, Truk Tangki Berkapasitas Ribuan Liter Diamankan Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluKnalpot Brong Jadi Incaran Khusus Operasi Patuh Progo 2026
-
Uncategorized3 minggu yang laluManajer KDKMP Sudah Ditempatkan di Gunungkidul, Beberapa Kalurahan Belum Punya Gerai
-
Sosial4 minggu yang lalu9.500 Hektare Lahan Jagung di Gunungkidul Disiapkan untuk Pengembangan Energi Berbasis Hayati
-
Uncategorized4 minggu yang laluDukung Program Strategis Pemerintah, KSPSI Dorong Penguatan Pengawasan Hingga Level Bawah
-
Uncategorized4 minggu yang laluGadaikan Motor Rekannya, Seorang Pemuda Diringkus Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluSerangan Binatang Liar Ancam Ternak di Wilayah Selatan Gunungkidul, Warga Diminta Waspada
-
Uncategorized4 minggu yang laluDua Oknum Kejaksaan di Gunungkidul Diduga Terlibat Skandal Asusila
-
Uncategorized4 minggu yang laluBMKG Prediksi Hujan di Gunungkidul Baru Turun Desember, Ini Penjelasannya
