fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Bantuan Pihak Ketiga Dianggap Mencukupi, Pemerintah Tak Akan Naikan Status Darurat Kekeringan

Diterbitkan

pada tanggal

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul didorong untuk memperhatikan secara serius telah habisnya anggaran droping air. Langkah cepat dan tepat harus diambil oleh pemerintah agar nantinya, warga terdampak kekeringan tidak semakin menderita. Adapun anggaran dropping air sendiri telah habis sejak Oktober 2019 silam. Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul yang menjadi operator distribusi dropping air hanya mengandalkan bantuan dari pihak ketiga. Pemerintah kabupaten sendiri telah menyatakan tidak akan menaikan status menjadi darurat kekeringan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Heri Nugroho menyatakan jika kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Saat ini menurutnya, masih banyak permintaan bantuan dari masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. Seharusnya, Pemkab menyikapi situasi semacam ini dengan lebih bijak dan cepat. Di tengah anggaran yang habis, sangat penting memang untuk mengetahui dan kemudian langsung mengambil tindak lanjut terkait sejauh mana kebutuhan dan ketersediaan bantuan. Disampaikan Heri, ketergantungan dengan pihak ketiga seperti yang saat ini terjadi tidak selayaknya dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi bencana kekeringan.

“Permintaan masih ada dan hujan belum merata, bahkan selepas hujan beberapa waktu lalu akhir-akhir ini belum ada hujan lagi (hilang), jadi perlu sikap yang benar-benar serius,” ucap politisi asal Partai Golkar tersebut, Selasa (19/11/2019).

Adapun dari dewan sendiri terus mendorong agar tidak ada pembiaran oleh pemerintah. Pemkab harus segera mengajukan anggaran ke Gubernur DIY terkait dengan penyediaan air bagi masyarakat. Paling tidak, ada anggaran tanggap darurat yang turun sehingga dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Mengingat tahun 2019 ini, dampak dari kemarau luar biasa. Selain ratusan ribu warga terdampak ribuan hektare lahan pun juga gagal panen.

Berita Lainnya  Cek Ketersediaan Kamar Kosong di Faskes Kini Bisa Online Melalui Situs BPJS Kesehatan, Begini Caranya

“Segera ada koordinasi. Dalam waktu dekat ada koordinasi dengan TAPD, akan kita coba komunikasikan mengenai penanganan kekeringan ini,” tandas Heri.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan lainnya, Suharno menambahkan pihaknya cukup serius dalam melakukan pembahasan mengenai kekeringan. Tahun 2020 mendatang, DPRD Gunungkidul disampaikan Suharno akan memberikan dorongan dan pengawasan yang maksimal penganggaran di BPBD berkaitan dengan kebencanaan dan kekeringan. Hal ini sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Kehadiran negara harus dimaksimalkan agar masyarakat benar-benar terlayani dengan baik. Kekeringan sendiri setiap tahunnya terus terjadi dan belum terpecahkan adalah PR besar pemerintah Gunungkidul.

“Masalah ini (kekeringan) disampaikan terus. Anggaran yang ada harus dimaksimalkan 2020 mendatang harus konsen,” tutupnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Edy Basuki menjelaskan bahwa anggaran pemerintah droping air senilai ratusan juta itu telah habis untuk pemenuhan kebutuhan air selama beberapa bulan belakangan ini. Saat ini, dari BPBD sendiri masih melakukan droping air yang hasil dari sumbangan pihak ketiga. Menurutnya, saat ini sumbangan sendiri masih tergolong banyak dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan di lapangan.

Berita Lainnya  Terkesan Anak Emaskan Sektor Kesenian, Pembangunan Kebudayaan di Gunungkidul Dipertanyakan Kalangan Dewan

“Memang sudah habis sejak bulan Oktober kemarin sedangkan untuk sumbangan pihak ketiga juga masih terus berdatangan,” kata Edy Basuki.

Disinggung mengenai potensi penetapan darurat kekeringan, Edy mengungkapkan jika kemungkinan besar dari pemerintah kapaten Gunungkidul tidak akan melakukan penetapan status tersebut. Pihaknya juga tidak meminta anggaran darurat dari pemda DIY maupun lembaga pemerintah lainnya.

“Sumbangan yang ada masih mencukupi kok,” terangnya.

Pertimbangan lainnya untuk tidak menetapkan status darurat kekeringan adalah, saat ini juga telah memasuki musim pancaroba di mana sebentar lagi hujan akan turun. Sehingga nantinya, kebutuhan air bersih masyarakat tetap aman. Meski demikian, dari BPBD juga masih berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan kasus kekeringan.

“Dropping air masih bisa terus kita lakukan,” ujar dia.

Iklan

Facebook Pages

Iklan
Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler