fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Nyaris Sempurna Kelola Anggaran, Bendahara KPU Gunungkidul Meraih Poin Tertinggi Nasional

Diterbitkan

pada tanggal

Wonosari,(pidjar.com)–Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul beberapa waktu yang lalu meraih poin tertinggi Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Jika dibandingkan seluruh KPU di Indonesia, KPU Kabupaten Gunungkidul mendapatkan poin tertinggi dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan IKPA. Adapun yang diperoleh bendahara KPU Gunungkidul, Muhammad Makmuri nyaris sempurna yakni 99,76 dan lebih unggul dari peringkat kedua KPU Aceh Tenggara 99,75 dan KPU Mamuju dengan nilai 99, 61.

“Akhir Juli lalu saya diundang oleh KPU RI untuk menerima penghargaan kaitannya dengan pelaksanaan anggaran. Saat itu saya juga tidak tau Indikator yang dinilai apa saja karena ini merupakan yang pertama,” tutur Bendahara KPU yang akrab dipanggil Muri ini kepada pidjar.com, Senin (12/08/2019).

Setelah menerima penghargaan ia baru menyadari jika standar penilaian yang dipakai merupakan standar dari Kementerian Keuangan yakni IKPA. Pihaknya pun memang dalam penyusunan anggaran berpedoman dengan IKPA. Adapun secara garis besar IKPA sendiri merupakan standar dari proses pengajuan anggaran, revisi anggaran hingga Laporan Pertanggung Jawaban.

“Yang dinilai KPU RI merupakan pelaksanaan anggaran di tahun anggaran 2018. Untuk proses penyeleksiannya pun juga tidak diberitahukan secara resmi sehingga sangat obyektif KPU RI menggodoknya,” imbuhnya.

Dikatakan Muri, penghargaan ini merupakan apresiasi pada KPU daerah yang sudah melaksanaan anggaran sesuai dengan IKPA. Saat ini KPU bersama lembaga lain di Indonesia sedang melakukan transisi, yang mana pada IKPA yang ditetapkan oleh Kemenkeu mengarah pada sistem online.

Berita Lainnya  Kotak Suara Pemilu 2019 Terbuat Dari Kardus, KPU Waspadai Air dan Serangan Rayap

“Kami masih dalam tahap transisi dari yang apa-apa diketik sekarang harus bisa terupload dan diakses secara online,” ujar Muri.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kedepannya seluruh dokumen per bendaharaan harus diupload secara online. Hal ini untuk mendukung program keterbukaan publik yang mana seluruh dokumen tersebut dapat diakses oleh masyarakat.

“Baru tahun 2018 ini seluruhnya harus diupload secara online dari perencanaan hingga laporan keuangan, meskipun kami juga masih harus memberikan dokumen itu secara manual di kertas,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul, Ahmad Ruslan Hani mengapresiasi capaian keberhasilan yang diraih oleh bendaharanya. Ia berharap prestasi ini dapat bertahan pada tahun 2019 ini.

Berita Lainnya  Dianggap Mampu Menyikapi, Tempat Karaoke di Gunungkidul Diperbolehkan Tetap Beroperasi Selama Bulan Ramadan

“Terlebih tahun ini kegiatan kami padat kegiatan, mudah-mudahan laporan keuangan kegiatan Pemilu clear semua tidak ada masalah yang berarti,” tandasnya.

Iklan
Klik untuk Komentar
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler