Pemerintahan
Pendataan Penerima BPUM Diperpanjang, Begini Syaratnya
Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pendataan Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro di Indonesia diperpanjang hingga akhir November 2020. Hal ini karena serapan dari kuota 12 juta pelaku usaha mikro belum tercapai. Saat ini pendataan secara nasional masih pada kisaran 9,1 juta. Sehingga masih ada sekitar 2,9 juta kuota yang belum terpenuhi.
Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Gunungkidul, Sih Supriyana mengatakan, di Gunungkidul terdapat 57.000 an pelaku usaha yang terdata. Dari jumlah tersebut yang mendapatkan bantuan baru terdapat 16.642 pelaku usaha mikro.
“Itupun belum melalui proses verifikasi, baru sekedar konfirmasi dari bank,” kata Sih Supriyana, Jumat (23/10/2020).
Ia mengatakan, belasan ribu pelaku usaha tersebut masih melalui tahap pengecekkan langsung. Artinya, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, bantuan senilai Rp. 2.400.000,- batal.
“Untuk verifikasi langsung dari pusat, apakah yang bersangkutan punya usaha benar atau tidak,” kata Sih.
Adapun syarat sendiri yakni merupakan Warga Negara Indonesia, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), memiliki usaha mikro, bukan ASN TNI/POLRI serta pegawai BUMN/BUMD, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan KUR dan juga bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).
“Semua bisa dicek online cek eform.bri.id/bpum namun jika ada ASN yang terdaftar sudah dipastikan tidak bisa dicairkan,” imbuhnya.
Nantinya, jika persyaratan tersebut sudah dipenuhi, masyarakat bisa membawanya ke kantor kalurahan masing-masing. Masyarakat juga bisa mendaftar langsung ke kantor kapanewon.
“Apabila langsung ke kapanewon bisa membawa Surat Keterangan Usaha dari kalurahan,” terang dia.
Selanjutnya, apabila data tersebut sudah terpenuhi maka pihak kapanewon akan mengumpulkannya ke Dinas Koperasi UMKM Gunungkidul. Dari pihak dinas selanjutnya mengumpulkan ke provinsi.
“Jadi kami tidak tahu menahu kaitannya dengan proses penentuan dari pusat, hanya memiliki kewenangan mendata, data dari provinsi diajukan secara kolektif ke pusat,” papar Sih.
Dikatakan Sih, untuk data kependudukan masyarakat yang terdaftar mendapatkan BPUM pada periode sebelumnya merupakan hasil analisis dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Baru kemudian karena kuota tidak terpenuhi, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM diberi mandat untuk melakukan pendataan.
“Harapan kami kuota bantuan ini terakses, jadi masyarakat yang benar-benar memiliki usaha dan terdampak pandemi bisa kembali bangkit,” tandas Sih.
-
Uncategorized4 minggu yang laluDerita Suami Pasien Bersalin RSUD Wonosari, Bayi Meninggal, Luka Bekas Operasi Istri Bernanah Berbulan-bulan
-
Budaya4 minggu yang laluTradisi Bukaan Kyai Cupu Panjolo, Berikut Simbol-simbol yang Muncul
-
Uncategorized4 minggu yang laluTak Ada Sengketa Pilur, Lurah Terpilih Bakal Dilantik 26 November
-
Uncategorized3 minggu yang laluKnalpot Brong Jadi Incaran Khusus Operasi Patuh Progo 2026
-
Uncategorized3 minggu yang laluDiduga Bermuatan Solar Ilegal, Truk Tangki Berkapasitas Ribuan Liter Diamankan Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluManajer KDKMP Sudah Ditempatkan di Gunungkidul, Beberapa Kalurahan Belum Punya Gerai
-
Uncategorized4 minggu yang laluDukung Program Strategis Pemerintah, KSPSI Dorong Penguatan Pengawasan Hingga Level Bawah
-
Uncategorized4 minggu yang laluGadaikan Motor Rekannya, Seorang Pemuda Diringkus Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluSerangan Binatang Liar Ancam Ternak di Wilayah Selatan Gunungkidul, Warga Diminta Waspada
-
Uncategorized4 minggu yang laluDua Oknum Kejaksaan di Gunungkidul Diduga Terlibat Skandal Asusila
-
Uncategorized4 minggu yang laluBMKG Prediksi Hujan di Gunungkidul Baru Turun Desember, Ini Penjelasannya
-
Uncategorized3 minggu yang laluDana Desa Gunungkidul Turun Drastis, Kalurahan Tetap Diminta Maksimalkan Penyerapan
