fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Perkirakan Bebani Anggaran Hingga 10 Miliar per Tahun, Komisi B Tolak Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Rencana pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif pemerintahan Gunungkidul. Kendati demikian, pro dan kontra dalam keputusan tersebut masih terus ada. Pada Rapat Paripurna Senin (12/07/2021) kemarin, sejumlah fraksi DPRD Gunungkidul melakukan walk out lantaran tak setuju dengan pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam perkembangannya, tak hanya dari kalangan fraksi saja, penolakan juga disuarakan oleh jajaran Komisi B DPRD Gunungkidul. Selain tidak adanya unsur urgensi, adanya OPD baru ini akan membebani anggaran Pemkab Gunungkidul hingga mencapai 10 miliar.

Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Wulan Tustiana, menyatakan, pembentukan OPD baru ini tak dipungkiri memang ada sisi positifnya. Akan tetapi, di sisi lain yang harus diperhatikan juga berkaitan dengan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta beberapa hal lainnya. Tidak dipungkiri, jika nantinya OPD ini benar dibentuk maka biaya operasional pegawai, pembangunan gedung anyar dan fasilitasnya serta kebutuhan lainnya berdampak pada pembengkakkan anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah.

“Semuanya harus dipertimbangkan. Kalau dari Komisi B sendiri tidak setuju dengan pembentukan OPD ini, terlebih pada situasi dan kondisi sekarang yang harusnya kita fokus dalam penanganan kesehatan serta ekonomi masyarakat,” ujar Wulan, Selasa (13/07/2021).

Adanya Dinas Kepemudaan dan Olahraga diharapkan memang akan meningkatkan produktivitas dan peranan pemuda, prestasi atlet dan perhatian sarana prasarana olahraga. Namun begitu, yang harus juga dipikirkan secara detaim adalah tambahan beban anggaran. Saat ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan dinas dengan grade A. Pada tahun 2020 kemarin, dana yang berhasil diserap adalah sebanyak Rp 673,83 miliar rupiah.

Nantinya jika dibentuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga, diperkirakan akan menyerap anggaran 5 sampai 10 miliar per tahun. Sementara potensi pendapatan dari sini diperkirakan masih relatif sangat rendah. Sehingga dalam jangka pendek dan masih dalam kondisi pandemi ini, pembentukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dirasa tak bijak.

“Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama beberapa tahun terakhir juga harus diperhatikan, jangan sampai kontra produktif dengan adanya dinas baru ini yang notabene menambah beban pengeluaran,” jelasnya.

Kemudian berkaitan dengan dibentuknya Dinas Peternakan memang akan berdampak bagus, yaitu urusan peternakan akan lebih fokus dalam pengembangannya. Namun demikian, sama halnya, ini akan menambah beban anggaran di tengah pandemi.

“Sama halnya dengan Dinas Perdagangan akan menambah beban pembiayaan. Berkaitan dengan peleburan Dinas Perindustrian, Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja nantinya OPD tidak akan fokus dalam pengembangannya, padahal untuk urusan perindustrian, koperasi dan UKM merupakan potensi yang cukup bagus,” jelas dia.

Adanya pandemic covid-19, kondisi masyarakat pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya di Gunungkidul secara nyata pada posisi memburuk. Pada kondisi ini diperlukan sense of crisis dari pemerintah.

Advertisement
Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler