Petakan Potensi Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Gunungkidul Sebut Netralitas ASN Perlu Disorot

Wonosari,(pidjar.com)– Meskipun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Gunungkidul masuk dalam kategori sedang, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul tetap mewaspadai gesekan yang berpotensi terjadi. Hal itu tak terlepas dari masuknya Provinsi DIY yang masuk dalam kerawanan tinggi dalam dimensi kontestasi.

Ketua Bawaslu Gunungkidul, Andang Nugroho, mengatakan secara keseluruhan IKP di Gunungkidul dapat dikatakan sedang dengan skor 29,97 sekaligus menjadi terendah di DIY. Meski demikian, disebutnya bukan berarti pihaknya hanya diam saja dalam mengawal kerawanan pemilu. Menurutnya potensi gesekan dalam penyelenggaraan pemilu di Gunungkidul tetap berpotensi terjadi.

“Kalau di Gunungkidul secara umum lebih landai, kemungkinan kedepan yang kita soroti lebih ke data pemilih,” ujar Andang Nugroho, Selasa (12/09/2023).

Terkait konflik antar simpatisan ataupun netralitas penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu sebelumnya di Gunungkidul cukup kondusif. Pihaknya pun tetap berjaga-jaga dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengantisipasi konflik sebelum hingga saat penyelenggaraan pemilu.

“Mungkin justru kerawanannya pas pemungutan khususnya di surat suara, nah kami kedepan akan berkoordinasi dengan instansi lain untuk membahas ini,” ungkap Andang.

“Dan juga netralitas ASN juga kami soroti dalam kerawanan ini, kemarin sempat ada dan sudah kami laporkan ke KASN,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, menambahkan pelanggaran adminiatratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di DIY dikarenakan masih kurangnya pemahaman terkait regulasi. Menurutnya, pemahaman yang terbatas tersebut perlu diantisipasi deng pelaksanaan bimbingan teknis dan meningkatkan intensitas pengawasan. Dari data yang ada, dalam dimensi kerawanan sosial DIY termasuk dalam kategori tinggi dan menempati posisi ke-5 paling rawan skala nasional.

“Dalam konteks kerawanan penyelenggara pemilu itu bukan ke netralitas tapi lebih ke pelanggaran administratif yang biasanya kurang membaca aturan,” pungkasnya.